Belum tertangkapnya politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku, membuktikan ketidakseriusan aparat penegak hukum menjalankan fungsi penyidikan terhadap kasus-kasus kelas kakap.
- Luhut Pasti Hadiri Mediasi dengan Haris Azhar dan Fatia Maulida
- Warsubi Salman Diusung Koalisi Gemuk, Optimis Raih 70 Persen Suara di Pilkada Jombang
- Soal Pilpres, Siapa yang Didukung Jokowi dan PDIP Pasti Ada Kompromi
"Saat berhadapan dengan teroris, Polri sigap. Tapi saat berharapan dengan koruptor yang terkait lingkaran kekuasaan, Polri melempem," ungkap Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam dilansir Kantor berita Politik RMOL, Senin (17/2).
Khoirul melanjutkan, kasus Harun Masiku ini juga menunjukkan secara jelas bagaimana KPK telah takluk dan dijinakkan oleh penguasa.
Presiden dan DPR, menurutnya, adalah sponsor utama pelemahan KPK. Keduanya melakukan hal tersebut dengan merevisi UU KPK dan menunjuk pimpinan KPK yang mendapat penolakan dari kalangan masyarakat sipil.
Dari aspek substansi kasus, apa yang dipraktikkan Harun Masiku merupakan representasi politik oligarki-patrimonial yang mereduksi kualitas demokrasi di internal partainya.
"Dugaan praktik korupsi dan koalisi itu jelas mengindikasikan lemahnya sistem promosi serta demosi kader yang dikendalikan oleh praktik-praktik like dan dislike, bukan berbasis merit sistem," tandas Khoirul.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Waketum DPP PKB Faisol Riza Turun Gunung untuk Menangkan Gus Haris-Ra Fahmi
- Polemik Investasi Triliunan ke GoTo, DPR Segera Panggil Bos Telkom
- Hasil Survei, Ridwan Kamil Paling Jujur dan Kompeten
