Untuk menjaga iklim demokrasi, Pemilukada harus dilaksanakan tanpa berbuat curang. Demokrasi dituntut harus sejuk dan damai.
- Polemik Sertifikat HGB-SHM di Laut Tangerang, MAKI Laporkan Kades hingga BPN ke KPK
- Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, MAKI Serahkan 2 Bukti Data Tambahan
- Jika Paslon Mas'ud-Bagus Terpilih, MAKI Sarankan Tetap Pertahankan Program yang Sudah Berjalan
Demikian disampaikan Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Komaryono saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (25/10).
Menurut Komaryono, pihaknya akan memantau jalannya Pilbup di kabupaten Nganjuk 2024 yang pesertanya adalah Gus Ibin-Aushaf Fajr, Ita Triwibawati-Zuli Rantauwati, dan Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro.
“Kita akan lihat, apakah Pilbup Kabupaten Nganjuk akan berlangsung tanpa adanya intervensi maupun intimidasi kekuasaan dan kewenangan dengan memanfaatkan lembaga negara. Artinya tidak ada abuse of power (kekuasaan) untuk memaksakan kehendak. Termasuk memanfaatkan penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Komaryono menambahkan, pihaknya akan turut mengawasi tahapan Pilkada di Nganjuk menuju 27 November 2024 nanti. Ia akan memastikan tidak akan ada intervensi maupun intimidasi dari pihak manapun. Baik eksekutif, maupun aparat penegak hukum.
“Kita akan pantau dan lihat apakah ada Intervensi atau Intimidasi baik dari Eksekutif, Kepolisian, Kejaksaan maupun TNI yang bergerak, kita mau lihat dalam tahapan Pilkada menuju 27 November yang menjadi hari pencoblosan,” demikian Komaryono.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Polemik Sertifikat HGB-SHM di Laut Tangerang, MAKI Laporkan Kades hingga BPN ke KPK
- Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, MAKI Serahkan 2 Bukti Data Tambahan
- Jika Paslon Mas'ud-Bagus Terpilih, MAKI Sarankan Tetap Pertahankan Program yang Sudah Berjalan
