Pernyataan budayawan Romo Benny Susetyo sebagai perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengenai banjir Jakarta, dinilai tidak tepat.
- Puluhan Nyawa Petugas KPPS Tak Terselamatkan, Hidayat Nur Wahid Turut Prihatin
- Pimpinan MPR Apresiasi Langkah MA Larang Pengadilan Catat Nikah Beda Agama
- HNW: Kita Sudah Berkali-kali Pemilu, Seharusnya Pemilu 2024 Semakin Baik
Disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) melalui akun Twitternya, Rabu (24/2), seharusnya komentar BPIP bukan terkait banjir melainkan soal korupsi yang tidak sesuai dengan Pancasila.
“Memang akan lebih sesuai dengan Pancasila bila @BPIPRI atau staf khususnya komentari hal utama tidak dilaksanakannya sila-sila Pancasila seperti korupsi,” tulis HNW.
Politisi PKS ini menjelaskan saat ini banyak hal-hal yang sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila.
HNW mencontohkan kasus korupsi Asabri, BPJSK, Benur, Bansos merupakan perbuatan yang tidak sesuai nilai Pancasila.
Selain korupsi, HNW juga menyebut banyak hal yang perlu dibenahi BPIP terkait dengan Pancasila ketimbang mengurusi masalah banjir.
“Separatisme (OPM), radikalisme, dekadensi moral, ketidakadilan hukum, merosotnya indeks demokrasi dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Terkait dengan pernyataan Benny yang menyebut agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belajar dari Ahok juga dikomentari.
Menurut HNW, Anies tidak pernah dipanggil Jokowi terkait masalah banjir. Sebaliknya, Ahok pernah dipanggil presiden.
"Ahok dipanggil Presiden Jokowi karena banjir sentuh Istana, Anies nggak pernah," tuturnya.
Soal banjir Jakarta, HNW juga menyindir Jokowi pernah berjanji akan membereskan masalah banjir Jakarta jika menjadi presiden.
"Soal atasi banjir, Jokowi pernah janji. Banjir di Jakarta lebih mudah ‘diatasi’ kalau jadi Presiden, Bagaimana dengan yang ini RomoBenny?" sebut HNW.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Puluhan Nyawa Petugas KPPS Tak Terselamatkan, Hidayat Nur Wahid Turut Prihatin
- BPIP Bersama Tokoh Lintas Agama Serukan Perdamaian Usai Pemilu
- Pimpinan MPR Apresiasi Langkah MA Larang Pengadilan Catat Nikah Beda Agama
