Sejumlah mahasiswa berunjukrasa di bundaran Tugu Adipura Bojonegoro, Senin (11/4) sore. Demo oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Bojonegoro itu diwarnai aksi bakar ban bekas.
- Partai Demokrat Gabung Koalisi Indonesia Maju, PAN: Kabar Gembira Buat Kami
- Prediksi Puncak Kasus Covid-19 pada Pekan Depan, Jokowi Minta Vaksin Booster Ditingkatkan
- Erick Thohir Diminta Selamatkan Garuda tanpa Suntikan APBN
Dengan kawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Bojonegoro, puluhan mahasiswa ini menyuarakan tuntutannya menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode, menolak pencabutan subsidi pupuk dan meminta normalisasi harga bahan pokok dan harga BBM.
Demostran menyampaikan aspirasi sambil menentheng poster dan spanduk yang bertuliskan 'Aksi Damai Bela Rakyat Kecil dan Negara dan 'Turunkan Harga BBM dan Sembako.
Mahasiswa juga menyikapi berbagai dinamika yang berkembang saat ini. Di antaranya soal wacana penundaan Pemilu.
"Menteri LBP (Luhut Binsar Panjaitan) yang seharusnya bekerja malah menjadi sumber riuhnya kerancuan iklim politik di negeri ini. Seakan tak ada permasalahan di negeri kita, dia dan beberapa parpol menyebarkan wacana penundaan Pemilu hingga presiden 3 periode sejak awal 2022," ujar Ketua IMM Bojonegoro, Arif Rahman Hakim dikutip Kantor Berita RMOLjatim.
Arif memprotes pemerintah yang menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen per Jumat, 1 April 2022. Menurutnya, itu membuat harga barang dan jasa melambung dan kenaikan itu tidak berdampak signifikan dalam menekan laju inflasi.
"Juga rencana kenaikan harga Pertalite yang berpotensi menyulut laju inflasi di tengah gejolak perekonomian global. Ditambah adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng beberapa bulan terakhir," sambung Arif.
Ia menambahkan, hal itu belum lagi adanya wacana pencabutan pupuk jenis organic, SP-36 dan ZA yang dapat merugikan petani. Sebab, jenis pupuk itu sangat berguna untuk memperbaiki kualitas tanah akibat pemakaian pupuk kimia.
"Ini akibat imbas pengurangan nilai subsidi pupuk yang mengalami penurunan hingga 13 persen dari tahun sebelumnya dari Rp 29,1 triliun menjadi Rp 25,3 triliun di tahun ini. Otomatis biaya produksi petani akan naik karena mahalnya harga pupuk nonsubsidi dan pasti akan berimbas dengan harga bahan pokok," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Yang Bikin Negara Hancur Adalah Koruptor, Bukan Pengkritik
- KP3I: Pelanggaran Konstitusi Jokowi Sangat Telak
- Luhut Bicara Soal Bansos, Seolah Konfirmasi Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP
