RMOLBanten. Kebijakan pemerintah terkait impor beras 500 ribu ton untuk kedua kalinya di tahun ini, dikritik keras Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono.
- Sinergi BUMN dan DPR Bangkitkan Prekonomian Bangsa
- Bank Jatim Raih Penghargaan Inews Indonesia Awards 2022
- Direktur utama bank bjb Raih Penghargaan Industry Marketing Champion 2022 dari MarkPlus
"Ini sebagai malapetaka pertanian Indonesia," kata Ferry kepada wartawan, Senin (28/5).
Anak buah Prabowo Subianto ini menilai bahwa kebijakan semacam itu sangatlah tidak pro rakyat dan hanya untuk mencari keuntungan bagi segelintir orang.
"Di tengah anjloknya nilai tukar petani saat ini maka kebijakan tersebut dinilai sangat anti rakyat dan terkesan hanya mencari keuntungan," tekannya.
Seharusnya, menurut Ferry, sebelum melakukan impor, Presiden Joko Widodo memerintahkan anak buahnya untuk memobilisasi pengadaan gabah beras dalam negeri secara maksimal terlebih dahulu.
"Baru kemudian kita tahu keadaan yang sebenarnya bukan dari perhitungan di atas kertas. Baru di pemerintahan Jokowi inilah impor sebanyak ini dilakukan pemerintah," ujar Ferry.
Namun, alih-alih melakukan itu, pemerintah malah nekad melakukan impor beras pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok.
"Di tengah anjloknya nilai tukar rupiah sangat aneh apabila uang kita dipergunakan untuk membeli beras dari petani negara lain dalam jumlah fastastik. Petani kita ya tambah hancur," demikian Ferry dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL. [dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Buka Gebyar Pembangunan Perkebunan, Gubernur Khofifah: Sub Sektor Perkebunan Berkontribusi 14,54
- Graduated Payment Mortgage, Fitur Anyar dari KPR BTN Gaess For Millenial
- Pakar Desain: Kemasan Polos Persulit Konsumen Bedakan Rokok Legal dan Ilegal