Kehadiran influencer bisa mengancam eksistensi kementerian/lembaga yang selama ini berperan sebagai pusat informasi dan komunikasi pemerintah.
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
- Analisis Drone Emprit Ungkap Dugaan Buzzer di Balik Dukungan terhadap Shin Tae-yong
- Peran Media Menangkal Disinformasi Jelang Pemilu 2024
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menanggapi pernyataan Jurubicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman yang menyebut influencer adalah ujung tombak demokrasi digital.
Menurutnya, jika memang influencer menjadi ujung tombak, maka pemerintah perlu membuat gebrakan untuk memformalkan keberadaan mereka.
“Sekalipun dia harus mengambil jatah dari kementerian-kementerian yang selama ini menjadi jubir pemerintah," ujar Adi Prayitno dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/9).
Andai hal itu tidak dilakukan, dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN Jakarta ini khawatir kementerian/lembaga terkait bakal tergerus dengan keberadaan influencer.
"Kan secara tidak langsung sebenarnya influencer ini mengambil jatah atau perannya Menkominfo misalnya, terus KSP dan termasuk jubir sendiri gitu loh," bebernya.
Lebih lanjut, Adi Prayitno menjelaskan mengapa influencer harus dilegalkan oleh pemerintah jika ingin dijadikan ujung tombak demokrasi digital. Sebab, selama ini influencer bekerja bukan atas nama netralitas, melainkan atas nama kepentingan satu pihak yang membayarnya.
Namun di sisi yang lain, influencer tidak bisa diketahui secara transparan sumber pendanaannya, tapi faktanya mereka dikucuri dana APBN oleh pemerintah hingga Rp 90,45 miliar.
Sementara konten isu yang diangkat bukan atas nama kebenaran dan kepentingan rakyat, melainkan pemilik modal.
"Jadi kalau memang influencer ini dibiayai oleh negara, ya secara tidak langsung negara membentuk satu divisi baru yang sifatnya informal tapi dia nyusup ke negara. Kalau memang begitu adanya ya sudah formal kan, enggak perlu malu-malu,” terangnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
- Analisis Drone Emprit Ungkap Dugaan Buzzer di Balik Dukungan terhadap Shin Tae-yong
- Peran Media Menangkal Disinformasi Jelang Pemilu 2024
