Cara berpikir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk perbaikan dunia politik tanah air terbilang visioner. Pasalnya, Firli menginginkan agar biaya politik di Indonesia menjadi 0 rupiah, salah satunya dengan menghapus ambang batas pencalonan atau threshold dalam pemilu.
- Pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur Telan Anggaran Rp500 Miliar
- Gara-gara Putusan MK, KIM Plus Terancam Berantakan
- Bima Arya Ungkap Alasan Dirinya Bersama Gibran Sowan Ke Ganjar Pranowo
"Saya kira Firli berpikir luas dan berkemajuan. Karena hitungannya jelas, threshold yang tinggi menyebabkan politik transaksional dan tidak sehat," ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/12).
Saiful Anam sependapat dengan Firli Bahuri. Menurutnya, threshold yang tinggi memang mengakibatkan ongkos politik menjadi mahal dan pada akhirnya digunakan segala macam cara untuk mencapainya, termasuk dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Tidak hanya sebelum, pada saat dan bahkan setelah menjabat pada jabatan tertentu dalam pemerintahan," kata Saiful.
Dia berharap pernyataan Firli harus diapresiasi dan didengar. Bahkan harus menjadi rujukan para pemangku kepentingan dan kebijakan terkait pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan threshold nol persen pada Pilpres 2024 mendatang.
Saat berbincang mengenai pelaksanaan Hari Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, Kamis malam (9/12), Firli Bahuri menyampaikan pandangan mengenai cara mendapat pemimpin berkualitas.
Katanya, pemimpin berkualitas bisa didapat jika tidak ada lagi pilkada, pileg, dan pilpres yang membutuhkan ongkos politik yang mahal. Sebab hanya dengan begitu pemimpin yang terpilih tidak tersandera kepentingan pihak lain.
“Selama ini (syarat untuk menjadi pejabat publik) harus ada popularitas, elektabilitas, kapasitas, lalu isi tas. Sekarang dibalik. Isi tas duluan, baru yang lain-lain,” ujarnya.
“Kita ingin pilkada, pileg, pilpres, nol threshold-nya. Tidak boleh ada. Bukan hanya threshold yang nol persen, biaya politik juga harus nol rupiah,” sambung Firli. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kasus Penurunan Videotron Anies, Aktivis: Akibat Kepanikan Gelombang Perubahan
- Keliling Kalibaru, Cabup Banyuwangi Nomor Urut 2 Disambati Lampu PJU hingga Pupuk
- Tak Ada yang Lebih Berharga Daripada Nyawa Manusia, Demokrat Minta Pemerintah Terbuka dengan Kritik Rakyat
