DPD Partai Golkar Kota Madiun tidak membuka penjaringan bakal calon Walikota di Pilkada 2024. Hal itu sesuai instruksi dari DPP tertanggal 19 April 2024.
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
"Instruksinya DPD Golkar kota-kabupaten dan propinsi dilarang melakukan penjaringan bakal calon Kepala daerah," kata Ketua DPD Golkar Kota Madiun Bagus Rizki Dinarwan, Rabu (1/5).
Menurut Bagus, Golkar Kota Madiun sudah menyelesaikan tahapan penjaringan bakal calon Walikota dan sudah menyerahkan beberapa nama, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik termasuk nama Walikota yang saat itu masih menjabat yakni Maidi pada September 2023 lalu.
Dari nama itu kemudian dilanjutkan dengan survey awal. Hasil survey awal muncul beberapa nama. Kemudian DPD Golkar diminta untuk melakukan komunikasi dengan beberapa nama yang mengkerucut dan muncul dari hasil survey awal.
"Tahapannya sudah selesai, DPD Golkar ini diminta untuk memasukkan nama-nama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik termasuk Pak Maidi," ujarnya.
Mekanisme survey awal dari Golkar dengan menyerap aspirasi dari masyarakat. Hal ini menjadi dasar mengapa DPP Golkar melarang untuk melakukan penjaringan. Golkar juga tidak menerapkan mahar politik.
"Kita tidak bisa memungkiri bahwa nama incumbent (Maidi) ini punya angka yang lumayan berdasarkan survei," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Camat dan Lurah di Kota Madiun 2 Kali Mangkir Dipanggil DPRD
- PDIP Gabung Kabinet, Golkar: Terserah Presiden
- Arus Balik di Kota Madiun: Ribuan Pemudik Padati Terminal, Pedagang Angkringan Senang
