Anggota DPRD Jawa Timur Daniel Rohi meminta agar Dinas Kehutanan (Dishut) Jawa Timur memperkuat program produksi karbon.
Terutama untuk program-program yang berkaitan dengan konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- Pimpin Rombongan Bimtek Fraksi DPRD Jatim, Dokter Agung Pastikan Anggotanya Solid Ikuti Arahan AHY
- KPU Peringatkan Parpol Terkait APK di Jalan yang Bikin Celaka
- Covid-19 Mulai Terkendali, Luhut Minta Masyarakat Tak Berpuas Diri
“Dinas Kehutanan perlu memperkuat program produksi karbon, mengingat perdagangan karbon sudah mulai dilakukan,” katanya.
Selain itu, anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya itu juga harus memaksimalkan serapan anggaran yang terbilang masih kecil.
Seperti diketahui, secara keseluruhan, total anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi B mencapai Rp1,592 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,47 persen dari total Belanja P-APBD 2024 yang mencapai Rp 35,633 triliun,”
Komisi B, kata Daniel, menilai bahwa postur anggaran pada Perubahan APBD 2024 masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
“Komisi B berharap agar pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menyerap anggaran dan menjalankan program-program yang telah direncanakan,” jelasnya.
Daniel menilai, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai Komisi B DPRD Jawa Timur belum maksimal. Selain Dishut, serapan Anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur yang masih rendah hingga semester pertama 2024.
Daniel Rohi menerangkan, serapan anggaran hingga akhir Juli 2024 baru mencapai 162 milyar 403 juta 143 ribu rupiah. Menurutnya, tergolong serapan randah.
Walaupun begitu, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD), DKP Jatim mendapatkan alokasi anggaran pada Perubahan APBD 2024 sebesar Rp. 418.443.308.500,-. Meningkat 15,75% dibanding pagu APBD murni tahun 2024.
“Misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan kenaikan anggaran cukup signifikan, namun serapan anggarannya hingga akhir Juli baru mencapai 44,93 persen,” ungkap Daniel Rohi, Senin (05/08/2024).
Karenanya, Politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan agar DKP Jatim dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik lagi untuk mewujudkan Nawacita.
“Dengan anggaran yang lebih besar, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan nelayan, seperti dermaga sandar di Ambulu, Jember,” jelasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
