Bantuan sosial (Bansos) menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, pembagian Bansos akan dilakukan dengan pendataan yang lebih akurat lagi dan benar-benar diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
- Gojek Apresiasi Kemeninves/BKPM Atas Program Percepatan NIB
- Christian Scherer Jadi CEO Baru Airbus Commercial
- Pemkot Semakin Masif Fasilitasi Pemasaran UMKM di Kota Surabaya
Ada beberapa perubahan signifikan yang akan memengaruhi pemilik Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat menerima Bansos atau tidak. Kementerian Sosial akan melakukan sinkronisasi dan pemadanan data untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan telah tepat. Saat ini, tidak semua yang terdaftar di DTKS otomatis akan menerima bantuan di tahun berikutnya.
Terdapat beberapa aspek penilaian untuk menentukan penerima Bansos prioritas di tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/23, beberapa kriteria tersebut termasuk tempat tinggal sehari-hari, status pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kepemilikan fasilitas buang air.
Mereka yang tidak dapat lagi menerima Bansos adalah:
Anggota keluarga yang memiliki pekerjaan sebagai TNI, Polri, PNS, pegawai BUMN, atau BUMD.
Pemilik KPM yang pindah wilayah atau telah meninggal dunia.
Serta Pemilik KPM yang pada awalnya miskin namun kini sudah sejahtera ekonominya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- UU Cipta Kerja Disusun Demi Menguntungkan UMKM
- Peduli Buruh Pabrik, Pemprov Jatim Kolaborasi dengan Bank Jatim Salurkan Bantuan Langsung Tunai
- HUT Bank BJB ke-61, Banjir Promo Produk dan Merchant