Ini Pos Kementerian yang Layak Direshuflle Jokowi 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju tidak akan terjadi dalam waktu dekat. 


Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin melansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/10).  

"Reshuffle kemungkinan tak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena saat ini Jokowi sedang pening persoalan UU Ciptaker yang ditolak mahasiswa, pelajar, dan buruh," kata Ujang. 

Meski demikian, Ujang meyakini Presiden Jokowi bakal tetap melakukan reshuffle beberap pos kementerian yang dinilai kinerjanya kurang baik. 

"Jika ada reshuffle, bisa saja yang kena reshuffle Menkes, Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim Ekonomi," sambungnya. 

Berdasarkan pengamatan Indonesia Political Review (IPR) kata Ujang, Presiden akan fokus pada upaya penanganan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker). 

"Karena hingga kini demonstrasi masih dilakukan secara maraton oleh mereka. Bakan para buruh juga akan demo lagi dengan skala yang lebih besar. Ditengah penolakan UU Ciptaker oleh rakyat, maka Jokowi kemungkunan mengurungkan reshuffle," turut Direktur Eksekutif IPR ini. 

Adapun, terkait wacana reshuffle kabinet yang pernah dilontarkan Presiden Jokowi sedianya menyasar kepada pos-pos Kementerian yang dinilai kurang baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 berikut dampak yang ditimbulkannya. 

"Bisa saja yang kena reshuffle Menkes, Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim Ekonomi. Alasannya soal kinerja yang tak bagus," demikian Ujang Komarudin.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news