Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah menggodok regulasi terkait kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dianggap bukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kemacetan ibukota.
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai Nasdem Okky Asokawati berpendapat, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi.
Catatan strategis Okky, apa yang telah dilakukan Gubernur Jakarta masa Anies Baswedan cukup dikuatkan dan ditingkatkan.
"Integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan Gubernur Anies mestinya semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan," saran Okky dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/1).
Okky Asokawati menegaskan bahwa infrastruktur publik yang bersumber dari anggaran negara hakikatnya diperuntukkan untuk rakyat.
"Karena itu, gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan skema besarannya sekitar Rp 5.000 - Rp. 19.000 untuk sekali melintas.
Rencana penerapan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Urai Kemacetan, Proyek Jalan Menganti Wiyung - Babatan Unesa Surabaya Ditarget Rampung Desember
- Wacana Jalan Berbayar di Jakarta, Kapolda Metro: Kita Ikut Alur Pemprov DKI
