Komisi III DPRD Gresik menggelar dengar pendapat (hearing) dengan sejumlah pihak. Hearing digelar menyikapi terjadinya kemacetan parah yang menyebabkan jalur Pantura Daendels Manyar Gresik sering lumpuh.
- Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam Dukung Pembinaan Usia Dini di Akademi Gresik Football
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- DPRD Gresik Minta Dishub Gandeng Polisi Tindak Tegas Truk Pelanggar Aturan Jam Oprasional
Beberapa pihak yang dipanggil adalah Kepala Desa Sukomulyo, Camat Manyar, perwakilan managemen PT Karunia Alam Segar (KAS), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polres Gresik.
Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah mengatakan, kemacetan di Jalan Raya Manyar yang biasa terjadi di simpang tiga Desa Tenger hingga pintu Tol Manyar sudah parah.
"Kemacetan di daerah Manyar ini harus dicarikan solusinya agar tidak merugikan masyarakat maupun pihak yang berkepentingan," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (20/5).
Ia menjelaskan, hearing digelar bertujuan untuk mencarikan solusi terbaik dalam memecahkan kemacetan, bukan untuk mencari-cari kesalahan.
"Kami meminta ada beberapa rekomendasi, agar persoalan macet ini ada solusi. Misalnya dengan mengubah jam keluar masuk kerja, pembuatan jembatan penyebrang untuk karyawan, pengelolaan parkir dan perusahaan harus menyiapkan lahan parkir yang layak untuk keselamatan karyawan, serta pembuatan rambu-rambu larangan berhenti atau parkir di lokasi tertentu," tegasnya.
Menurut dia, persoalan kemacetan di PT KAS bisa teratasi bila semua bersinergi antara Kepolisian, Dishub, Satpol PP, Kecamatan, dan Keluarahan.
Senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi. Menurut Hamdi, pengaturan terkait jam masuk dan keluar kerja sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan kemacetan.
"PT KAS memiliki jumlah karyawan mencapai 15.000 orang dengan rata-rata setiap pekerjanya membawa kendaraan bermotor, jadi bisa dibayangkan bagaimana tidak memenuhi jalan. Ditambah lagi banyak truk yang parkir sembarangan di kanan-kiri jalan, tentunya sangat menghambat laju lalu lintas," tegasnya.
“Warga Manyar khususnya menginginkan tidak macet. Dulu macete nak Manyar wis selesai jalane dilebarkan. Sak iki pindah nak ngarepe Pabrik Mie Sedap. Iki bukan masalah cilik. Wis nasional,” imbuhnya.
Sementara Camat Manyar Hendriawan Susilo memaparkan bahwa kemacetan di Jalan Raya Manyar biasanya terjadi pada pukul 06.00 – 08.00 WIB dan 16.00-18.00 WIB atau di saat waktu masuk dan pulang kerja para buruh pabrik di kawasan industri Manyar.
"Ini bisa dilihat pada kejadian kemacetan parah, pada Hari Rabu (15/5) pagi lalu. Dimana kemacetannya, terjadi sampai 3 jam. Untuk itulah kami berikan masukan, kalau bisa jadwal jam masuk keluar diatur. Semisal jam 9.00 WIB,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan PT KAS Oendang menjelaskan bahwa jumlah karyawan perusahaannya memang ada 15.000 orang yang dibagi 3 shif. Sedangkan parkir kendaraan karyawan yang sediakan PT KAS bisa menampung 2.000 kendaraan. Bahkan sisa areal parkir di bagian selatan pabrik dikelolah pihak luar.
“Berkaitan usulan perubahan jam kerja, kita tidak bisa mengiyakan maupun menolak. Karena akan diskusikan dulu,” tukasnya.
“Untuk kemarin kanan kiri ada bongkaran bata ringan dan sopir truknya makan sehingga macet,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, perputaran karyawan setiap shif bisa mencapai 4.000-an orang. Puncaknya kepadatan pada pukul 06.00 sampai 07.00 WIB. Selama ini, kata dia, pihaknya sudah melarang kendaraan truk keluar masuk pabrik pada pukul 05.00-08.00 WIB.
“Hal itu sesuai dengan himbauan dari Dishub Gresik. Jadi kalau Bapak Ibu Dewan ada keluhan dari pihak Polres dan Dishub, kalau ada truk yang melanggar tolong sampaikan ke saya, akan saya blacklist,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam Dukung Pembinaan Usia Dini di Akademi Gresik Football
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
