Pemerintah berencana mencabut subsidi gas LPG 3 kg dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite. Hal ini disayangkan sejumlah kalangan masyarakat, lantaran saat ini daya beli masyarakat sedang rendah.
- Janji Jokowi Ekonomi Indonesia akan Meroket, PKS: 10 Tahun Stagnan
- Janji Presiden Jokowi BBM Tidak Naik Hingga Akhir Tahun Diungkit Lagi
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengamini bahwa masyarakat saat ini sangat tergantung pada subsidi yang diberikan pemerintah untuk meningkat daya beli. Pasalnya, 20 juta lebih masyarakat Indonesia tercatat menganggur dan ekonomi belum stabil.
Atas alasan itu, dia menilai bahwa rencana kebijakan pemerintah itu tidak sepatutnya dilakukan di saat daya beli masyarakat sangat rendah. Kebijakan tersebut akan semakin membuat masyarakat semakin tak berdaya. Akibatnya tingkat kemiskinan akan semakin bertambah.
“Kalau ini terjadi, maka janji Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan semakin sulit terwujud,” ujar Jamiluddin Ritonga dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/4).
Menurutnya, jika langkah tersebut tetap dijalankan pemerintah saat ini akan dicap gagal dalam mengentaskan kemiskinan yang saat ini telah meningkat tajam akibat sentimen negatif pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
"Jokowi akan dinilai gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu hal ini menjadi catatan sejarah Presiden Jokowi tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi juga akan dituding sebagap Presiden yang meniadakan subsidi bagi rakyatnya.
"Padahal presiden sebelumnya masih banyak memberi subsidi untuk meringankan beban hidup rakyatnya,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
