- Lukman Ladjoni: Tuntutan Purnawirawan TNI, Harus Dipertimbangkan
- ABK Terombang-ambing di Tengah Laut Selama Dua Minggu hingga Sakit dan Depresiasi, Pemilik KM Suryani Ladjoni Pertanyakan Tanggung Jawab Bakamla
- Bajak Laut di Negeri Maritim
Di Jakarta ada demo. Di Makasar juga ada. Termasuk di Jogja, Semarang dan Bandung. Dimana-mana demo. Surabaya tak mau ketinggalan.
Mereka, begitu kompak menolak Undang-undang TNI yang sudah disahkan.
Aneh juga, memprotes undang-undang yang sudah disahkan.
Tidak ada yang tidak ricuh. Demo di Jakarta, Bandung, Surabaya dan berbagai kota di Indonesia, kompak diwarnai dengan kericuhan. Entah pesanan atau tidak. Jika ini pesanan, maka skenario telah dimenangkan oleh bandar.
Tapi, jika demo ini adalah murni suara demonstran, alangkah pedihnya jika harus terjadi di hari datangnya malam Lailatul Qodar.
Demonstrasi yang anarkis, fasilitas umum dirusak. Mengintimidasi polisi dengan serangan molotov.
Ini seperti segerombolan manusia yang sangat lucu. Mereka menghakimi dosa orang lain, sementara dosa sendiri dimaklumi. Ah, sudahlah.
Pendemo lupa, ini bulan suci Ramadan. Umat muslim yang berpuasa, memang tidak butuh penghargaan. Tapi setidaknya, marilah menghargai bulan suci Ramadan dengan kedamaian. Berdamai dengan keadaan, itu saja.
Dari peristiwa itu, hampir seluruh laman media mainstream memuat dengan artikelnya.
Dan yang mengerikan, berjuta media sosial seolah turut menjadi bagian propaganda. Ikut menampilkan video bentrokan polisi vs pendemo, dengan bumbu narasi yang sepihak. Ya, itulah yang terjadi hari kemarin.
Sekarang sudah terjadi. Demo di berbagai kota mulai berkurang. Pendemo yang ditangkap, juga dilepas.
Yang tersisa hanya cerita. Cerita tentang polisi yang dirawat karena terluka, cerita tentang pendemo yang disikat Water Canon dan suara desing tembakan. Dan ceritanya sudah lewat.
Kembali ke persoalan Undang-undang TNI.
Harusnya, masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan menelaah isi revisi tersebut sebelum menolak.
Perlu literasi dan perlu dipahami, bahwa kecanggihan teknologi begitu pesat. Jika pertahanan tidak kuat, sudah berapa banyak sudah TKA masuk ke Indonesia? Tentu jutaan. Olehnya sebab itu, masyarakat tidak boleh lengah.
UU TNI 2025 jelas memperkuat pertahanan, bukan kembali ke orde baru seperti yang disangkakan banyak orang.
UU TNI bukanlah menuju Dwifungsi ABRI
Di era digital saat ini, ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga di ranah siber dan geopolitik.
Permainan cantik sudah dimainkan lewat cyber warfare. Jika TNI sebagai stabilitas nasional tidak dihadirkan, hancurlah negeri yang katanya kaya raya ini. Harapan menuju Indoensia Emas, hanya akan menjadi khayalan
UU TNI sangat penting untuk menjaga keutuhan negara, dan mengamankan kepentingan nasional.
Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah peran TNI dalam menanggulangi ancaman siber, termasuk melindungi warga negara di luar negeri.
Selain itu, revisi ini memperluas jabatan yang bisa diisi prajurit TNI aktif di berbagai instansi strategis, termasuk BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung.
TNI adalah tulang punggung negara. Tanpa pertahanan yang kuat, negara bisa terkoyak dalam semalam.
Jika hanya mengandalkan sipil, tentu sangatlah tidak mungkin. Sudah puluhan pejabat terjerat korupsi. Bahkan di setiap instansi selalu ada korupsi.
Langkah Prabowo
Sebagai Presiden Negara, Prabowo harus berani dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah menghadapi tantangan nasional, termasuk isu korupsi.
Mantan Presiden Jokowi sudah membangun pondasi kuat. Maka sudah saatnya Prabowo bersih-bersih, jangan memberi ruang bagi koruptor di pemerintahan.
Prabowo tak perlu bergantung pada Jokowi. Prabowo menjadi presiden adalah takdir dari Tuhan. Soal proses, mungkin urusan lain.
Prabowo juga tak perlu sibuk dengan sisa-sisa asa Jokowi. Menjadi presiden memanglah rumit. Jika yakin backingannya Tuhan, sesulit apapun pasti akan sampai finish.
Ingat, 300 juta penduduk di Indonesia, berharap pada kebijakan yang bagus dan amanah.
Tantangan Indonesia ke depan bukan hanya soal militer. Tetapi juga kebocoran ekonomi akibat korupsi. Oleh karena itu, revisi UU TNI harus dibaca dalam konteks besar: menjaga kedaulatan dan menutup celah bagi musuh dalam selimut. Salam perdamaian.
Penulis merupakan Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Lukman Ladjoni: Tuntutan Purnawirawan TNI, Harus Dipertimbangkan
- ABK Terombang-ambing di Tengah Laut Selama Dua Minggu hingga Sakit dan Depresiasi, Pemilik KM Suryani Ladjoni Pertanyakan Tanggung Jawab Bakamla
- Bajak Laut di Negeri Maritim
