Para elite politik di Indonesia diminta agar tidak menggunakan politik identitas untuk memenangkan kontestasi Pemilu Serentak 2024.
- Pemkot Surabaya Perkuat Peran Guru untuk Cegah Radikalisme dan Terorisme
- Mengenang Ratusan Korban Serangan Teror 26/11 di Mumbai
- Polri Minta Waspada Aksi Solidaritas Palestina Disusupi Gerakan Terorisme
Imbauan itu disampaikan oleh mantan narapidana terorisme Sofyan Tsauri lewat keterangan tertulisnya, Minggu (20/11).
Menurutnya, dampak dan efek politik identitas khususnya memanfaatkan identitas agama, sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.
"Mendekati Pilpres 2024, jangan lagi menggunakan politik identitas sebagai sebuah kendaraan politik,” kata Sofyan.
Politik identitas, kata Sofyan, bakal mempolarisasi masyarakat sangat tajam. Setiap orang yang berbeda dengan identitasnya, akan dianggap sebagai musuh yang harus dikalahkan dan bahkan dibinasakan.
Dia menambahkan pengalaman Pemilu Serentak 2019 harus menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan elite politik di Indonesia. Dia menilai maraknya penggunaan politik identitas saat itu, membuat Indonesia hampir pecah karena polarisasi yang menguat di masyarakat.
"Politik identitas akan memprovokasi masyarakat dan ini menurut saya berbahaya karena akan menimbulkan kebencian. Apalagi kita mendengar 2019 terjadinya politik identitas, hampir saja kita jatuh ke kubangan konflik sebagaimana yang terjadi di Arab Spring,”ucapnya.
Apalagi, kata Sofyan, jumlah masyarakat yang punya potensi terpapar radikalisme sekitar 12 persen dari total penduduk Indonesia atau 33 juta orang. Menurut Sofyan, angka tersebut termasuk masih besar dan mengkhawatirkan.
"Ini akan jadi bahan bakar untuk memasang idiom politik identitas. Dan ini menurut saya angka yang cukup mengkhawatirkan. Peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi bahaya politik identitas, jangan sampai menjadi dasar politik kita,” tutup Sofyan. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
