Pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang melarang Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kota Kediri, Jawa Timur, dinilai rasis budaya.
- Bawaslu Bakal Gandeng PPATK Awasi Aliran Dana Gelap Kampanye
- DPR Sepakati Formulasi Baru Terkait Pembahasan UU
- Peserta Pemilu 2024 Hanya Boleh Punya 20 Akun Medsos Resmi
"Pramono Anung punya potensi rasis budaya, dimana masyarakat Kediri dia anggap ancaman dalam perspektif mistis," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedy Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/2).
Menurutnya, seorang pejabat publik sebaiknya tidak mengungkapkan pernyataan yang irasional, seperti Presiden akan lengser hanya jika berkunjunjung ke Kediri. Sebab, proses politik di Indonesia sudah menggunakan sistem yang didukung kemajuan teknologi, bukan mistis-mistisan.
"Sangat disayangkan pernyataan itu. Proses politik kita sudah by system, tidak bisa hanya sebab datang ke Kediri lalu menyebabkan Presiden lengser. Pikiran semacam itu seharusnya tidak keluar dari pejabat publik," tutur pengamat politik dari Universitas Telkom ini.
Lebih jauh, Dedy Kurnia Syah menilai bahwa kalaupun seandainya Jokowi lengser dari tampuk kekuasaannya, hal itu bukan karena mengunjungi Kediri, melainkan kehendak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan kepala negara.
"Andai benar Presiden lengser setelah berkunjung ke satu daerah, satu-satunya alasan tentu karena Presiden tidak lagi diharapkan publik, bukan hal mistis," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Penentu Suara Ada di Tangan Rakyat, PDIP Tak Bisa Dikte Koalisi
- AHY, Annisa Pohan dan Arumi Bachsin Meriahkan Kampanye Akbar Partai Demokrat di Gresik
- Dorong Potensi Ikan Hias Lokal, Golkar Jatim Gelar Lomba Ikan Cupang
