Isu bisnis PCR yang melibatkan sejumlah menteri berpotensi membuat nama Menteri BUMN Erick Thohir melejit jelang Pilpres 2024.
- Tak Penuhi Syarat, Selama Sepekan Hampir 2000 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta Jarak Jauh
- Mulai 17 Juli, Penumpang Pesawat Belum Booster Wajib Tunjukkan Rapid Test Antigen atau PCR
- Booster Dijadikan Syarat Mudik, Alvin Lie Sesalkan Gaya Komunikasi Pemerintah
Hal ini jika dianalisa berdasarkan potensi suatu saat ada keinginan maju, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi.
“Kemungkinan pertama, kalau memang pengelolaan PCR ini ada penyimpangan, maka saya pikir orang-orang yang terkait tersebut akan mempunyai persepsi tidak baik dari publik,” urai Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/11).
Sementara kemungkinan kedua adalah sebaliknya. Jika Erick Thohir dalam kepemilikan saham di perusahaan yang mengelola PCR tidak terindikasi penyimpangan, maka namanya akan terdongkrak.
“Karena apa? Orang tersebut dinilai oleh publik sebagai political victim, atau korban politik atau pembunuhan karakter. Jadi, itu justru melejit. Karena diposisikan "teraniaya”,” tegasnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa Erick Thohir sudah tidak lagi aktif dalam bisnis Yayasan Adaro Bangun Energi, yang secara bisnis terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Di satu sisi, saham Adaro dalam PT GSI hanya sebesar 6 persen.
Sementara berdasarkan data yang dihimpun Kementerian BUMN, jumlah PCR di Indonesia hingga saat ini mencapai 28,4 juta. Sementara GSI hanya di angka 700.000 atau 2,5 persen.
“Jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu,” ujarnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pembenahan Sepak Bola Indonesia Harus Dilakukan Secara Piramida
- Pelaksanaan Drawing Liga 4 Harus Ulang!
- Saatnya Bahlil Hingga Erick Thohir Ditendang dari Kabinet
