Wacana koalisi partai Islam alias poros Islam bisa berhasil jika memiliki figur yang kuat.
- PPP Jatim Lirik Nama Gus Ipul Hingga Dudung Untuk Didukung Jadi Ketum
- Diusung PDIP dan PPP, Inda Raya - Aldi Mendaftar di KPU Kota Madiun
- Kecewa Rekom PPP, Basis Kultural-Konstituen Pilih Dukung Ra Hamid-As'ad Pilkada Bondowoso
Dikatakan Direktur Dialektika Institute, Muhammad Khutub, figur kuat di koalisi parpol Islam jika bisa menyatukan dan bisa dijual untuk kepentingan Pilpres 2024.
"Kalau masing-masing masih berkutat pada ego sektoral saja, agak sulit parpol Islam bisa berbicara banyak di 2024," kata dia dalam diskusi bertajuk "Menakar Masa Depan Partai Politik Islam di Pemilu 2024".
Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Lembaga Survei Independen Nusantara (LSin), Yasin Mohammad mengatakan, partai Islam saat ini seperti kehilangan relevansi saat mau melakukan klaim partai Islam, karena toh di partai-partai lain yang notabene nasionalis banyak merekrut tokoh-tokoh Islam dan membuat kantong-kantong gerakan Islam.
Adapun bacaan pengamat sosial dari UIN Palembang, Anang Walian, kalau melihat dari penyaluran aspirasi pemilih, bisa dilihat dari dua kacamata yaitu subjektivitas dan objektivitas.
"Faktor agama ini masuk kategori subjektifitas dan bisa terpinggirkan karena banyak para pemilih melihat politik tidak berkorelasi dengan sikap keagamaan seseorang," ujar Anang Walian.
Pembicara yang lain, dosen STAIN Sangatta Kaltim, Mustatho' mengatakan, partai Islam hanya menggunakan label Islam saja secara asas, tapi Islam seperti apa yang dipresepsikan masih kurang jelas.
"Maka menurut saya, seharusnya di Indonesia ini yang masyarakatnya plural tidak boleh lagi ada polarisasi partai dilihat dari sisi asas atau ideologinya, semuanya harus dilihat dari visinya dalam membangun bangsa," ucapnya sebagaimana dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Milad ke-23 PKS Momentum Pertegas Komitmen Mengabdi Hingga Akhir
- Share Holder Agreement, Bank Jatim Tanda Tangani PKS Dengan Bank NTB Syariah
- Fraksi PKS DPRD Jatim Ajukan 10 Catatan Kritis Terkait Raperda Petrogas Jatim Utama
