Gejala dinasti politik yang terjadi di Indonesia harus segera dihentikan. Bila dibiarkan, maka kultur feodalisme kian kental dan penerapan sistem demokrasi tidak akan berjalan maksimal.
- Politik Dinasti dan Oligarki Berakhir Usai Presidential Threshold Dihapus
- Aliansi Pemilih Gen Z Yogyakarta Menolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM
- Bagikan Pamflet, Mahasiswa Untag-Unitomo Gelar Aksi Tolak Pelanggar HAM dan Politik Dinasti
"Harus disetop gejala ini, dinasti partai harus disetop dengan membuat undang-undang baru," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie dalam diskusi virtual bertema 'Pancasila 18 Agustus 1945', Minggu malam (22/8).
Selama ini, dinasti politik di Tanah Air sudah melanggeng dan dibiarkan begitu saja. Ia lantas mencontohkan beberapa partai politik yang cenderung melakukan hal tersebut, yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat..
"Bu Megawati ketum (PDI Perjuangan) nanti ketum selanjutnya anaknya, namanya Puan. Ya itu apa boleh buat, harus kita terima dulu. Tapi jangan lagi sesudahnya anaknya Puan (menjadi Ketum). Itu disetop,” katanya.
Pun demikian yang terjadi di Partai Demokrat yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Misalnya Demokrat, sudah terjadi. AHY jadi ketum, ya sudah terjadi, masak mau dilarang. Tapi, jangan lagi nanti anaknya AHY (jadi Ketum Demokrat), itu nanti jadi kerajaan,” imbuhnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Politik Dinasti dan Oligarki Berakhir Usai Presidential Threshold Dihapus
- Aliansi Pemilih Gen Z Yogyakarta Menolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM
- Bagikan Pamflet, Mahasiswa Untag-Unitomo Gelar Aksi Tolak Pelanggar HAM dan Politik Dinasti
