Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan tidak akan mau membuat kebijakan utang dalam melakukan pembangunan. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjabat kepala daerah.
- Pasal 5 Permendikbud-Ristek 30/2021 Dinilai Terselubung Seks Bebas
- Pemkab Gelar Blitar Youth Festival 2023, Wakil Ketua Dewan: Bisa Tumbuhkan Jiwa Wirausaha
- PKS Minta Pemerintah Siagakan Faskes Hadapi Omicron
Pada Oktober 2012, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi membatalkan penerbitan obligasi atau surat utang pemerintah daerah. Begitu pula saat terpilih menjadi Presiden periode 2014-2019, Jokowi berjanji tidak akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Caranya, dengan melakukan pembekuan anggaran.
"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta pada 20 Agustus 2014.
Namun justru di pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, utang semakin membengkak.
Menanggapi ini, Anggota Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap mengutip data Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) bahwa saat ini utang pemerintah dan BUMN sudah mencapai Rp. 10.600 triliun.
Seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Yan Harahap pun membandingkan janji Jokowi tersebut dengan fakta utang yang membludak sekarang.
"Kata dia: 'Kok senangnya ngutang...Wong duit kita banyak, ngapain ngutang-ngutang. Sementara itu...utang pemerintah dan utang BUMN mencapai Rp. 10.600 triliun," kata politisi muda Demokrat ini lewat akun Twitter, dengan membagikan video Jokowi yang menolak obligasi tahun 2012.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Muncul Perlawanan 6 Partai Politik yang Tak Lolos, Ini Respon KPU RI
- Ketua Aksi Kamisan: Kami Ingin Bahagia Seperti Atta-Aurel Jika Jokowi Berkenan Teken Pengakuan Negara
- Terjunkan Ribuan Kader Di Kampanye Akbar, Cak Dedi Optimis Prabowo-Gibran Menang 60 Persen di Surabaya
