Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diklaim Presiden Joko Widodo bukan proyek pribadinya. Menurut Jokowi proyek IKN sudah disetujui seluruh rakyat.
- IKN Proyek Pencitraan, Sekarang Memang Harus Terbengkalai
- Ratusan Investor Masuk IKN Cuma Prank, Rakyat Kena Tipu
- Anggaran IKN Diblokir: Prabowo Pro Rakyat, Jokowi Pro Oligarki
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyampaikan apresiasi atas penjelasan Jokowi tersebut.
"Terimakasih informasinya, Pak Presiden. Klir ya kawan-kawan, IKN ini keputusan seluruh rakyat Indonesia," kata Adi dilansir dari RMOL, Kamis (26/9).
Kini, keberlanjutan pembangunan IKN menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden dan Wakil terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk memastikan proyek ini tetap berjalan sesuai rencana.
"Karena atas nama seluruh rakyat Indonesia maka harus dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Keberlanjutan soalnya," sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa ia hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama. Keinginan pindah Ibu Kota Negara sudah pernah disampaikan Presiden ke-1 RI Soekarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.
Ia pun menjelaskan pemindahan ibu kota dilakukan sesuai tahapan, mulai dari mengajukan UU IKN hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.
"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja. Tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
