Komentar Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi soal Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader banteng yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan retret, ditanggapi oleh DPP PDIP.
- Kesepakatan Politik Antara Prabowo-Megawati Bukan soal Hasto
- Prabowo Jaga Keseimbangan Politik Dengan Mengutus Didit Berlebaran ke Megawati dan Jokowi
- Didit Silaturahmi ke Megawati, Bukti PDIP-Gerindra Rujuk di Idulfitri 2025
Menurut Ketua DPP PDIP Said Abdullah, instruksi Megawati adalah urusan internal partai, bukan urusan orang luar.
Dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 bertanggal 20 Februari 2025, Megawati meminta kader-kadernya yang baru dilantik menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retret di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2024.
"Ini soal partai lah, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said dikutip dari RMOL, Jumat 21 Februari 2025.
Meski begitu, Said mengaku tidak bisa memastikan apakah seluruh kader PDIP akan mengikuti instruksi Megawati tersebut.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, seharusnya para kepala daerah mengikuti retret. Pasalnya, lanjut Jokowi, kepala daerah dipimpin oleh rakyat.
"Ya mestinya hadir, datang karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Bukan untuk yang lain," kata ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka ini.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PDIP Belum Pasti Gabung Pemerintahan Prabowo, Analis Nilai Pertemuan dengan Megawati Tak Menjamin Koalisi Bertambah
- Kesepakatan Politik Antara Prabowo-Megawati Bukan soal Hasto
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
