Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan ibukota negara (IKN) karena dinilai akan merugikan keuangan negara, seperti pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
- Kebijakan Sri Mulyani Soal Mobil Listrik Dikritik
- Fuad Bawazier: Rafael Alun Sudah Diproses KPK, SMI Memilih Melindungi
- Fuad Bawazier: Sri Mulyani Makin Jadi Politisi, Bukan Menkeu
Demikian peringatan dari Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyikapi langkah ambisius Jokowi dalam membangun IKN.
Teranyar, Jokowi memastikan tidak grogi dengan anggaran Rp 460 triliun untuk pembangunan IKN. Sebab, uang tersebut relatif lebih kecil jika dibandingkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 1.200 triliun.
"Sejak awal Presiden Jokowi sudah banyak diperingatkan bahwa tidak tepat membangun IKN baru. Sama seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tapi Presiden Jokowi ngotot dan hasilnya seperti yang kita lihat yaitu berantakan menjadi proyek yang bakal merugi,” tegas Fuad Bawazier kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/12).
Fuad menegaskan jika pembangunan IKN tetap dipaksakan dengan menggunakan APBN, maka tidak menutup kemungkinan dana yang akan diambil datang dari utang luar negeri. Semua itu akan dipayungi oleh UU IKN.
"Tapi UU IKN itu adalah UU yang rapuh dukungan rakyat, dan saya yakin presiden juga tahu tentang ini, cuma ambisi saja,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
- Rampungkan Carut Marut Negara Dengan "Selesaikan" Jokowi
