Gerakan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang membajak Partai Demokrat tidak terkait dengan Presiden Joko Widodo.
- Beredar Surat Undangan HUT Demokrat Kubu Moeldoko, Herzaky: Ini Sungguh Memalukan
- Di Balik Gugat ke PTUN, Moeldoko Dinilai Ingin Dapatkan Tawaran Politik Dari AHY
- Gugatan Moeldoko ke Menkumham Mendegradasi Kredibilitas Presiden Jokowi
Menurut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, justru ada invisible hand (tangan tak telihat) yang ia sebut sebagai oligarki maupun mafia politik yang mencoba mencari rumah baru pasca Presiden Joko Widodo tak lagi berkuasa.
"Saya yakin (oligarki dan mafia politik di belakang Moeldoko) apalagi melihat politik kita sekarang yang lebih mengakomodir kepentingan-kepentingan cukong pemilik modal. Jadi bicaranya, ada siapa di belakang Moeldoko," kata Adib dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/3).
Dengan begitu menurut Adib, diamnya mantan Walikota Solo dalam persoalan ini lantaran adanya kekuatan besar di belakang gerakan Moeldoko yang tidak bisa dan mampu dihalau oleh Jokowi sebagai Presiden.
"Ada kekuatan besar di belakang pak Moeldoko yang Jokowi tak bisa berbuat apa-apa," pungkas Adib.
Di sisi lain, Adib menambahkan, manuver Moeldoko dengan membajak Partai Demokrat bisa diartikan sebagai kutukan Presiden periode kedua.
Artinya, dalam setiap periode kedua pemerintahan dimana Presiden tidak lagi bisa mencalonkan diri kembali sudah lazim terjadi unsur-unsur pembantunya mulai melakukan langkah-langkah memikirkan suksesi kepemimpinan yang akan datang.
Adib mengaku pesimis, seluruh bawahan Jokowi akan loyal dalam dua tahun ke depan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
- Menko Infrastruktur AHY Kunjungi PSEL Benowo, Apresiasi Pengolahan Sampah Jadi Listrik
- SBY Puji Keputusan Prabowo Pilih Jalan Negosiasi Hadapi Tarif Impor Trump
