Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap perekonomian daerah serta stabilitas sosial. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan keprihatinannya atas situasi ini dan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak buruk yang lebih besar.
- MotoGP di Mandalika Gunakan Pawang Hujan, Formula E Jakarta Pilih Pakai Acuan BMKG
- Komisi IX DPR Bentuk Panja Terkait TKA China Jadi Tukang Las Kereta Cepat
- Gelar Unhan Untuk Mega Merusak Pendidikan Dan Kesakralan Profesor
Menurut data yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, pada sepanjang tahun 2024, terdapat 8.394 pekerja yang terkena PHK di 21 kabupaten/kota di Jawa Timur. Bahkan, Jawa Timur tercatat berada di posisi kelima dengan angka PHK terbesar di Indonesia pada tahun lalu.
"Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Gelombang PHK ini berpotensi menambah jumlah pengangguran yang semakin tinggi. Jika tidak segera ditangani, ancaman pengangguran massal akan merusak tatanan sosial yang ada," ungkap Puguh dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Puguh mengungkapkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebutkan ada sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Dampak dari langkah tersebut dapat menambah angka pengangguran yang semakin meningkat, yang berisiko menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketegangan sosial.
“Kita tentu tidak ingin menghadapi bencana demografi berupa lonjakan pengangguran yang dapat berujung pada meningkatnya masalah sosial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus bertindak cepat,” tegasnya.
Fenomena ini semakin bertolak belakang dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru, yang mengusung konsep "Gerbang Baru Nusantara" dengan tujuan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja. Padahal, di lapangan, ancaman PHK justru semakin nyata.
“Ini adalah fenomena paradoksial. Di satu sisi, pemerintah daerah gencar menggaungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, namun di sisi lain, banyak perusahaan yang justru merencanakan PHK. Ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jatim,” lanjut Puguh.
Menanggapi situasi ini, Puguh mendorong Pemprov Jatim untuk segera melakukan langkah-langkah preventif melalui Disnakertrans. Ia meminta adanya kebijakan konkret yang tidak hanya mencegah PHK, namun juga memberikan solusi bagi para pekerja yang terdampak.
“Sesuai dengan program quick win yang disampaikan oleh gubernur, kebijakan yang diambil harus bisa menjadi solusi nyata terhadap ancaman PHK ini. Pemprov Jatim harus siap dengan langkah-langkah nyata untuk membantu para pekerja, mengingat kondisi industri dan iklim usaha saat ini memang sedang tidak dalam kondisi yang baik,” pungkas Puguh yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS Jatim.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Badai PHK Mengintai, DPRD Jatim Desak Perusahaan Patuhi Pembayaran THR
- Porprov Jatim IX Digelar di Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas Tekankan Kualitas dan Dampak Ekonomi
