RMOLBanten. Anggota DPRD Banten dari Partai Hanura Dapil Banten empat, M. Rano Alfath telah memutuskan pindah partai pada Pileg tahun 2019.
- Emak-emak Muda Deklarasi Dukung Prabowo Subianto Presiden 2024
- PDIP: Begitu Banyak Kecurangan Masif Dari Hulu ke Hilir
- Bukan Sekedar Elektoral, Kemampuan Menyelesaikan Masalah Jadi Pertimbangan PDIP untuk Bakal Capres
Ia dikabarkan mendaftar di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelumnya dikabarkan, ada beberapa partai yang meminta Rano untuk bergabung. Namun karena belum ada kesepakatan politik, akirnya PKB menjadi pilihannya.
Melalui Whatsapp Messenger-nya, M. Rano Alfath membenarkan akan kembali bertarung dalam Pileg 2019. "Iya nyaleg (tapi bukan dari Partai Hanura)," kata Rano singkat.
Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Rano yang dikenal energik ini enggan merinci apa alasan dirinya pindah dari Hanura, partai yang telah membesarkannya.
Sementara Ketua DPD Partai Hanura Banten kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Ahmad Subadri meminta kepada M. Rano Alfath untuk legowo mundur dari Hanura sebelum maju sebagai Caleg dari partai lain.
"Kalau yang bersangkutan (Rano) mau nyaleg dari partai lain, etikanya yang bersangkutan mengundurkan diri dari Hanura," ujar Subadri yang saat ini tercatat sebagai anggota DPD RI.
Diberitakan sebelumnya, DPD Partai Hanura Banten kubu OSO mengusulkan pemberhentian tiga anggota Fraksi Hanura DPRD Banten dari keanggotaan partai. Usulan dilayangkan karena ketiganya dinilai terlibat dalam upaya pelengseran OSO dari kursi Ketua Umum Partai Hanura.
Mereka adalah Ketua Fraksi Hanura Eli Mulyadi, Wakil Ketua Fraksi M. Rano Alfath dan Sekretaris Fraksi, Gunaral Supriadi. Dari tiga nama tersebut, hanya Eli Mulyadi saja yang sudah dikeluarkan SK persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Banten kepada Agus Subarli. Sedangkan Rano dan Gunaral Masih dalam proses.
Ada lima pertimbangan atau alasan ketiganya diusulkan diberhentikan dari Partai Hanura. Pertama, mereka dinilai terlibat dalam upaya pelengseran OSO sebagai ketua umum. Kedua, tidak mengakui SK Kemenkumham RI tentang kepemimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar. Ketiga, tidak tunduk dan taat terhadap SK DPP Hanura tentang kepemimpinan Ahmad Subadri-Adang Supandi di DPD Hanura Banten.
Keempat, ketiganya tidak berpartisipasi dalam tahapan verifikasi faktual Parpol untuk Pemilu 2019 dan terakhir, tidak pernah menghadiri acara partai.[mor]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Husnul Aqib Apresiasi Kinerja Zulhas: Menteri Koordinator Pangan Dinilai Sukses Atasi Masalah Pangan
- Ketua Bawaslu Kota Mojokerto: Penguatan Saksi Paslon Minimalisir Pelanggaran di TPS
- Forum Pesantren Desa Dukung Duet Anies-AHY Di Pilpres 2024
