Kadin Surabaya Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Tapera

Pemerintah diminta kaji ulang kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Baca Juga

Kadin Surabaya Beri 10 Rekomendasi Terkait Rencana Revitalisasi THR dan TRS

Hal ini disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya H. M. Ali Affandi La Nyalla Mahmud Mattalitti dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (31/5).

Atas kebijakan tersebut, menurut Ali Affandi, banyak masyarakat yang merasa keberatan karena dianggap memberatkan dan rentan diselewengkan.

Ali Affandi menambahkan, pemotongan gaji karyawan swasta dan mandiri sebesar 3 persen untuk Tapera dikhawatirkan justru akan membuat masyarakat kian terhimpit. Apalagi kondisi keuangan tiap pekerja tidak sama. Banyak juga yang sudah miliki tanggungan kredit yang harus dibayar setiap bulannya.

“Perlu dikaji ulang, kalau misalnya ada potongan wajib bagi peserta Tapera, itu khawatirnya memberatkan masing-masing, apalagi berpenghasilan rendah, juga kita belum tahu mekanismenya nanti seperti apa,” kata Ali Affandi.

Ditegaskannya, para pengusaha yang ada di bawah naungan Kadin Surabaya banyak yang melayangkan keberatan.

“Banyak perusahaan di bawah kami, terutama swasta keberatan dengan adanya Tapera ini karena masih ada sejumlah catatan yang perlu dikaji. Pengusaha tidak ingin terjadi kontraksi yang terlalu dalam untuk perekonomian saat ini. Apalagi yang merasakan dampaknya ini semua pihak,” imbuhnya.

Ali Afandi mengakui bahwa kebijakan tersebut juga memiliki dampak positif bagi pekerja yang ingin memiliki rumah. Namun implementasiannya tidak sesuai dan jaminan keamanan dana tidak diawasi oleh lembaga keuangan.

“Ada risiko menunggak atau gagal bayar, itu perlu diperhatikan pemerintah. Potensi kerugiannya juga perlu dipertimbangkan. Kalau nggak diawasi lembaga keuangan nanti bisa disalahgunakan,” ujarnya.

Jika pekerja melanggar aturan, maka beradasarkan Pasal 55 akan dikenakan sanksi tertulis oleh Badan Pengelola (BP) Tapera sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing sepuluh hari kerja.

Sementara sanksi pengusaha lebih beragam. Mulai dari sanksi tertulis dan denda administratif hingga pencabutan izin usaha.