Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Budi Santosa memimpin Pembukaan Rakor Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Jatim.
- Investasi di Jatim Meningkat Selama Pandemi, Golkar Jatim Apresiasi Gubernur Khofifah
- Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, Pemkab Bondowoso Salurkan 6000 Liter
- 500 Pelajar Surabaya Dilatih Keterampilan Memberikan Pertolongan Pertama saat Kejadian Darurat
Peserta adalah para Kalaksa BPBD kabupaten/kota, dan juga diikuti perwakilan BPBD Provinsi se-Indonesia di Hotel Royal Tulip Surabaya. Hadir dalam acara ini, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satriyo Nurseno.
Di kesempatan itu, Satrio menyampaikan laporan kegiatan rakor. Tampak hadir juga Sekretaris BPBD Jatim Suharlina Kusuma Wardani, Kabid PK Andhika N. Sudigda, Kabid KL Sriyono dan Tenaga Ahli BPBD Jatim Suban Wahyudiono.
Hadir pula Koordinator Program SIAP SIAGA Ancilla Bere dan Perwakilan Kemendagri dan BNPB sebagai pemateri.
Dalam arahannya, Kalaksa BPBD Jatim Budi Santosa menyampaikan perlunya upaya penguatan kelembagaan bagi Bidang RR yang saat ini kegiatannya hanya berkutat pada penyusunan Jitupasna dan R3P saja.
“Dengan adanya rakor ini akan terpetakan tantangan dan peluang dalam memahami, mengembangkan program, dan penguatan kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota se-Jatim, termasuk terkait regulasi dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021,” ujar Budi Santosa dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Budi menjelaskan, peta permasalahan itulah yang nantinya akan dikonsultasikan dengan narasumber dari Kemendagri dan BNPB, sehingga terbuka peluang revisi atas tupoksi bidang RR di level provinsi dan kabupaten/kota.
Rakor Penguatan kelembagaan bidang RR BPBD Jatim ini juga diikuti oleh BPBD di luar Provinsi Jawa Timur dikarenakan kesamaan kondisi dimana Kepmendagri 050 tahun 2021 membatasi ruang gerak Bidang RR dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, hasil perumusan masalah dan kesepakatan ini selanjutnya menjadi usulan yang mewakili BPBD Provinsi Jatim dan BPBD kabupaten/kota se-Jatim kepada Kemendagri.
“Tujuannya, agar memberikan kebijakan lebih luas kepada BPBD pada sisi Penanganan Pasca Bencana,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- BPBD Jatim Siaga 24 Jam untuk Antisipasi Bencana Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Diapresiasi Anggota Dewan, SPAB BPBD Jatim 2025 Sasar Sepuluh Daerah
