Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati soroti kasus korupsi yang terjadi di Pertamina yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Bahkan, Politisi PDIP Perjuangan ini juga mendorong untuk audit menyeluruh.
- Soal BBM Oplosan, Ahok Jangan Cuci Tangan
- Kasus Oplos Pertamax, Pemerintah Harus Berantas Mafia Migas Sampai ke akar-akarnya
"Kami mendorong audit menyeluruh. Pertamina, Pemerintah dan Kejaksaan Agung mengaudit keseluruhan proses pengadaan BBM Bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92," ujar Mbak Estu, sapaan akrabnya, Jumat 28 Februari 2025 dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Politisi asal Jombang Jawa Timur ini menegaskan proses tersebut harus dilakukan secara transparan sebab telah berhembus trust issue atau krisis kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara menyusul kasus mega korupsi Rp 193,7 triliun yang ditangani Kejagung.
Pihaknya menegaskan wakil rakyat di senayan juga telah mencium aroma praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memang sangat menyengat di tubuh perusahaan pelat merah tersebut sejak beberapa tahun terakhir.
"Kami mendengar bahwa kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar Rp 193,7 triliun itu baru perhitungan di satu tahun saja, bukan kerugian selama periode 2018-2023. Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah melenceng dari tujuan awalnya," tegasnya.
Mbak Estu, anggota DPR RI yang maju dari Dapil VIII Jatim ini menjelaskan bahwa seharusnya, Pertamina sebagai salah satu aset negara harus bisa memberikan kebutuhan BBM yang terbaik bagi rakyat. Bukan malah sebaliknya.
"Pertamina itu harus menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Kasus ini justru memperlihatkan bahwa Pertamina hadir untuk penderitaan rakyat. Ini serba kacau dan berkebalikan. Di masyarakat tercipta ketidakpercayaan dan kemarahan, sampai ada candaan bahwa Pertamax ialah Pertalite yang gag antre," tuturnya.
Mengenai hal ini, pihaknya menyebut, bahwa Komisi VI DPR RI akan segera memanggil Pertamina untuk segera menangani masalah Pertalite dan Pertamax dengan solusi yang clean and clear.
"Sebab, muncul dugaan kasus ini merupakan fenomena gunung es. Coba dihitung, ada berapa konsumen di pabrikan mobil dan bengkel mobil yang mengadu ke Komisi VI terkait urusan 'Pertalite yang nggak antre' ini," tuturnya.
Mbak Estu menambahkan dalam kasus ini korbannya itu masyarakat, jangan menganggap persoalan ini hal sepele. Ia pun meminta Badan Perlindungan Konsumen juga ikut turun menangani hal persoalan tersebut, biar komprehensif.
Selain itu, ia juga berharap proses audit dan penyelidikan kasus secara menyeluruh terhadap proses pengadaan BBM Pertamina harus benar-benar dilandasi prinsip transparansi dan tidak pandang bulu. Sebab ditengarai masih ada dugaan konflik kepentingan di dalam Pertamina.
"Rakyat tahu itu masih ada kaitannya dengan nepotisme. Benar itu, rakyat tahu tapi mereka diam tak berani bersuara," ujarnya.
Terkait aduan masyarakat ke DPR RI khususnya komisi VI yang berhubungan dengan BUMN atas penyalahgunaan BBM tersebut. Menurutnya, selama ini banyak pengaduan yang masuk ke komisi VI DPR RI, untuk itu pihaknya juga akan meminta penjelasan dari Pertamina.
Kembali ia menegaskan bahwa rakyat sudah banyak yang tahu kalau menggunakan Pertamax beberapa kali mesin kendaraannya mengalami kendala kecil seperti tarikan gas kurang lancar. Kendala kecil yang terus diabaikan inilah yang membuat konsumen beralih ke SPBU selain Pertamina.
"Kan kecewa rakyat sudah beli BBM non subsidi ternyata diperlakukan seperti ini," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Soal BBM Oplosan, Ahok Jangan Cuci Tangan
- Kasus Oplos Pertamax, Pemerintah Harus Berantas Mafia Migas Sampai ke akar-akarnya
- Bekas Dirut Pertamina Karen Agustiawan Resmi Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK
