Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menampik keras bila data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) carut marut.
- Safari Ramadan di Blitar, Pj Gubernur Adhy Salurkan Santunan 1000 Anak Yatim, Zakat Produktif hingga Pasar Murah
- LBHAM Soroti Penertiban PKL Angkringan di Jombang, Minta Bupati Yang Baru di Lantik Cabut SK Tersebut
- Polresta Sidoarjo Tangkap Dua Pengedar Sabu
Namun bila data non MBR, pemkot mengaku saat ini masih terus melakukan pembaharuan data bagi masyarakat Surabaya yang terdampak covid-19.
"Itu ada data terdampak bukan data MBR. Data terdampak siapa pun boleh mengusulkan. Nanti kita verifikasi. Verifikasi untuk data terdampak masih terus berjalan," jelas Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Peecepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, M. Fikser dikutip Kantor Berita RMOLJatim di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (9/5).
Fikser juga menegaskan data MBR verifikasinya cukup ketat sedangkan untuk non MBR merupakan data dari masyarakat yang terdampak dari pandemi covid-19.
"Jadi itu bukan data MBR. Hari ini rumahnya mewah tapi usahanya mati karena covid-19, dia sudah tidak bisa apa-apa, dia perlu bantuan," tegasnya.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Surabaya, pengajuam data MBR maupun non MBR bukan dari Pemkot melainkan dari pengurus kampung setempat yang mengetahui kondisi warganya secara langsung.
"Itu kan bukan dari kita yang mendaftarkan. Itu semua dari usulan, dari elemen. Usulkan nama-nama ini. Kita usulkan verifikasi oke. Kita masukkan," ungkapnya.
Meski demikian, bagi non MBR yang enggan menerima bantuan sembako, pemkot surabaya tak bisa melarangnya. Bantuan tersebut dapat dialihkan kepada warga lain yang sudah terdata.
"Besok kita bawa tetapi dia menolak ya alhamdulillah. Jadi kita berikan ke yang lain. Bukan karena datanya yang salah. Karena diusulkan karena terdampak," ungkapnya.
Fikser pun mengakui pendataan yang dilakukan oleh perangkat kampung terkadang menemui kesulitan namun bila masyarakat sendiri yang komplain terkait masyarat mampu masuk MBR maka pemkot segera melakukan langkah yang terbaik.
"Verifikasi data rodok-rodok susah toh.
Hari ini dia punya mobil tapi usahanya tidak bisa jualan, dia terdampak, dia perlu bantuan. Mungkin bisa dilihat dari itu. Nanti Kecamatan yang lihat biar dicoret," pungkasnya.
Seperti diberitakan Ketua RW 8 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Ramdhoni mempersoalkan Daftar MBR ditempatnya.
Ini lantaran sajian nama yang tercantum dalam data MBR dianggap tidak valid. Sebab sejumlah nama orang mampu masih terpampang dalam data tersebut.
Parahnya lagi dalam data itu juga terdapat warga yang sudah meninggal namun namanya masih juga tercatat sebagai calon penerima bantuan.
Tak hanya itu Ramdhoni juga mensinyalir hasil pendataan warga MBR olehnya sepertinya hanya sekedar formalitas saja, sebab tidak dijadikan acuan oleh Pemkot Surabaya.
Sebab MBR di RW 8 berdasarkan data Pemkot sebanyak 724 KK. Padahal sebelumnya pihak RW mendata sebanyak 10798. Dan itu sudah dilaporkan lewat applikasi MBR Pemkot Surabaya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkot Kolaborasi dengan RS dan KKP Kelas I Surabaya Atasi Kelangkaan Vaksin Meningitis
- Dua Rumah Warga Terbakar, Bupati Bondowoso Langsung Datang Serahkan Bantuan
- Bus Selip Tabrak Pemotor Di Probolinggo, Korban Tewas
