Kebijakan Pemerintah Larang Pengecer Jual Gas LPG 3 Kg Sengsarakan Masyarakat

Anggota Komisi II DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yusianto mengatakan Kebijakan pemerintah melarang penjualan LPG 3 kilogram (kg) melalui pengecer akan menyengsarakan masyarakat. Karena akan berdampak pada akses masyarakat dalam mendapatkan gas subsidi.

Baca Juga

Masyarakat akan mengeluarkan biaya lagi untuk transportasi saat membeli gas LPG 3 kilogram ke pangkalan. Selain itu kebijakan tersebut belum sepenuhnya disosialisasikan ke masyarakat kenapa pengecer dilarang berjualan gas subsidi.

"Kalau saya itu bukan karena subsidi atau tidak subsidi karena pembeli itu selama butuh dia akan beli. Cuman kalau pengecer itu dihapus tidak boleh jual, berapa transport yang masyarakat keluarkan untuk beli gas. Apa hal tersebut tidak dipikirkan pemerintah," katanya kepada RMOLJarim, Senin (3/2).

Politisi PKB ini mengaku heran atas kebijakan tersebut. Ia mengingatkan kebijakan pemerintah sebelumnya yang meminta masyarakat menyerahkan identitas diri saat membeli LPG 3 Kg yang akhirnya tidak ada kejelasan lagi. Menurutnya lebih baik pemerintah tidak usah memberikan subsidi, atau subsidi diberikan langsung kepada masyarakat.

"Saya gak habis pikir pemerintah itu yang dicari apa. Dulu sudah bikin kebijakan beli LPG menyerahkan by name, by adrees, by KTP. Mending tidak usah disubsidi dijual apa adanya. Tapi uang selisih subsidi diserahkan ke masyarakat," jelasnya.

"Kayaknya pemerintah ini sudah menyusun program sedemikian tapi pada waktu menyusun tidak menghitung uangnya," sambungnya.

Namun begitu dia mengakui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 itu baik untuk pemerintah daerah, agar tidak boros dalam pengeluaran belanja yang tidak perlu.

"Ada baiknya juga daerah duitnya gak terlalu boros untuk acara seremoni, gak sering perjalanan dinas baguslah yang penting bener," pungkasnya.