Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid 19, sepertinya sudah tidak begitu diindahkan oleh masyarakat di Indonesia.
- KBRI Tokyo Selidiki Kasus WNI Tewas karena Covid-19
- Cegah Kenaikan COVID-19 di Akhir Tahun, Pemkot Surabaya Konsisten Beri Layanan Vaksinasi
- Covid 19 Di Jatim Naik, DPRD Jatim Ingatkan Masyarakat Terapkan Prokes Ketat
"Saya kira sulit untuk tidak mengatakan mencla-mencle ya, karena arah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) tersebut muncul setelah sekian lama pemerintah menjalankan kebijakan PSBB," ujar Saiful Anam, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/10).
Menurut Saiful, terdapat kesalahan arah kebijakan penanganan Covid-19 yang diambil pemerintah yang selalu berubah-ubah.
"Butuh rasionalisasi yang mendalam bagi masyarakat agar percaya bahwa kebijakan yang diambilnya akan mampu memberikan manfaat guna menekan angka penyebaran Covid-19," jelas Saiful.
"Masyarakat menurut saya sudah apatis dengan perubahan kebijakan yang tidak jelas arahnya, apalagi kita tahu PSBM itu justru bertentangan dengan pelaksanaan Pilkada yang masih tetap dilaksanakan Desember mendatang," tambahnya.
Masyarakat Indonesia, lanjut Saiful, akan percaya kepada pemerintah jika Pilkada ditunda hingga kasus Covid-19 menunjukkan angka penurunan yang signifikan.
"Kalau penyebaran corona masih tinggi, lalu muncul konsep dan anjuran-anjuran baru dari pemerintah, maka tentu rakyat sulit untuk percaya terhadap konsep yang belum tentu dapat mengatasi kegelisahan rakyat atas penyebaran corona yang masih tinggi tersebut," pungkas Saiful. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wali Kota Eri Imbau Warga Surabaya Tak Gunakan Popok Bayi dan Pembalut Sekali Buang
- Wali Kota Surabaya Dampingi Pelaporan Dugaan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Swasta ke Polisi
- 31 Karyawan Mengadu Ijazahnya Ditahan, Wali Kota Surabaya Ancam Cabut Izin Perusahaan
