Pengakuan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin bahwa Ketua KPK Firli Bahuri datang ke Papua atas perintah Presiden Joko Widodo dikritik oleh aktivis kemanusiaan Natalius Pigai.
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
Pigai mengatakan, kedatangan Firli Bahuri dan tim KPK ke Papua tidak mungkin atas perintah Jokowi. Sebab, kebijakan pimpinan lembaga antirasuah itu bersifat kolektif.
Tujuannya, kata Pigai, untuk penerapan aspek formil secara asimetris sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas memberantas korupsi.
"Itu (datang ke Papua (kebijakan pimpinan PK secara kolektid untuk penerapan aspek fomril secara asimetris sebagai salah satu kebijakan progresif," demikian kata Pigai melalui laman Twitter pribadinya.
Dalam pandangan Pigai, apa yang dilakukan KPK datang ke Papua dengan dipimpin Firli Bahuri, membuktikan KPK telah bekerja humanis, profesional dan independen.
Mantan komisioner Komnas HAM ini menganalisa, sikap humanis dan independen itu yang selama ini kerap diabaikan.
"Humanis, profesional tetapi juga ndependin. Apresiasi karena hal itu yang diabaikan selama ini," pungkas Pigai. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
