Kejaksaan Agung (Kejagung) dikritisi seluruh fraksi di Komisi III DPR terkait penetapan tersangka Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Bahkan warganet pun turut angkat suara.
- Sidang Praperadilan Tom Lembong, Kejagung Anggap Penetapan Tersangka Sah Menurut Hukum
- Presiden Prabowo Harus Wujudkan Keadilan Hukum Dalam Kasus Tom Lembong
- Sama-sama Menteri Jokowi, Sikap Netizen ke Tom Lembong dan Budi Arie Berbeda
"Kejagung kejedot tiang!" cuit akun X King Purwa, dikutip RMOL, Kamis (14/11).
"Semua partai menyuarakan hal yg sama tentang Tom Lembong, dikomandoi Gerindra yang dengan atas nama presiden!" sambungnya.
"Diminta periksa semua menteri perdagangan pulak!" lanjutnya dengan emoji tertawa.
Cuitan King Purwa ramai dikomentari warganet. Sebabnya Kejagung dianggap gagal mencari muka di depan para politikus Senayan.
"Selama ini dipuji2 ternyata sama saja gimmick. Mempermainkan kasus agar dapat nama dan sekalian menyandera/menyerang. Kasus gak ada yg jelas2 tuntas. Bikin rame doang, khas Jkw," komentar @sweetap****
"Jika kebiasaan jokowi dilanjutkan maka negara ini bisa bubar 2030, seperti novel ghost fleet yg sering disampaikan pak @prabowo 2017-2019," timpal @jonma***
Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang membuat rugi negara Rp400 miliar.
Anggota Komisi III DPR Muhammad Rahul mewakili Fraksi Gerindra mengatakan, Kejagung dalam memproses kasus Tom Lembong seperti tidak profesional.
"Terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung, dalam artian proses hukum, publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut," kata Rahul dalam rapat kerja dengan Kejagung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (13/11).
"Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan pemerintahan Pak Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik," imbuhnya.
Legislator dari Dapil Riau itu mengingatkan Kejagung harus menjelaskan pelaksanaan tugas dan penegakan hukumnya harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintahan sekarang.
"Indonesia memerlukan persatuan Indonesia yang kuat tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum," tegas Rahul.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kejagung Didesak Segera Usut Markus dan Marjab di Sekitaran Korupsi Minyak
- Bersih-bersih Kejagung Bongkar Biang Kerok Korupsi Migas
- Pesan Kejagung Pada Masyarakat Soal Pertamina
