Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Sumenep Syaiful Bahri angkat suara terkait carut marutnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.
- Merubah Mindset Petani, Semua ASN di Ngawi Dianjurkan Beli Beras Organik
- Forkopimda Jatim Pantau Pengungsian Untuk Warga Terdampak APG Gunung Semeru
- 26 Pejabat Eselon II Jalani Asesmen, Ada Mutasi dalam Waktu Dekat ?
Dia menduga, program rehab rumah bagi warga kurang mampu itu jadi bancakan para oknum tak bertanggung jawab.
Sebab, berdasarkan hasil investigasi aktivis ALARM, anggaran Rp20 juta setiap penerima ditengarai tidak sampai utuh. Rinciannya, Rp17,5 juta untuk material bangunan, Rp2,5 juta ongkos tukang.
"Tetapi, banyak penerima mengaku hanya dapat bahan bangunan kisaran Rp9 jutaan. Penerima bantuan banyak terbebani secara swadaya. Bahkan, swadaya itu ada dugaan diklaim ke anggaran Rp20 juta itu," ujarnya dikutip RMOLJatim, Jumat (27/3).
Karena itu, kata dia, ALARM mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan mengusut dugaan bancakan anggaran untuk rakyat miskin tersebut.
Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau sekarang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu menyasar wilayah daratan dan kepulauan Sumenep.
Berdasarkan data, di Sumenep total penerima BSPS 5490 penerima tersebar di 23 Kecamatan dan 126 desa.
Sementara, Erick Ady Novendra selaku PPK rumah swadaya II Satker penyedia perumahan Provinsi Jatim ketika dikonfirmasi mengaku program BSPS terlaksana sesuai prosedur.
"Kami laksanakan sesuai mekanisme juknis," jawabnya singkat. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Berangkatkan Kapal Mudik Gratis ke Pulau Raas Sumenep, Gubernur Khofifah Pastikan Pemudik Gratis Jalur Laut Aman, Nyaman dan Bahagia
- Kejati Geledah Dinas Pendidikan Jatim, Cari Bukti Korupsi Dana Hibah Pengadaan Barang dan Jasa untuk SMK
- Dorong Pendapatan Pajak Hingga Pariwisata Daerah, Bank Jatim Serahkan CSR ke Pemkab Ponorogo dan Sumenep
