Kekacauan politik diprediksi bakal terjadi pada Pemilu 2024 jika Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem proporsional tertutup
- Usulan Penghapusan Anggaran Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo Tuai Kontroversi
- Perayaan HUT Gerindra Ke-17 di Jawa Timur Sukses, Tampilkan Kekompakan dan Semangat Kader
- HUT DPC Gerindra Kota Probolinggo, Anggota Dewan Turun Langsung Bagikan Uang Dan Ratusan Nasi Kotak
“(Kalau) Tiba-tiba berubah menjadi tertutup, kita khawatirkan, jangan sampai terjadi kekacauan politik, baik itu ditingkat pusat, provinsi, atau Kabupaten/Kota,” kata Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (30/5).
“Kedua, kalau MK memutus proposional tertutup di 2024 pasti ada masalah sangat besar,” imbuhnya.
Dia mengatakan seluruh partai politik sudah menyampaikan daftar calon sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diverifikasi dan dijadikan calon legislatif pada pemilu mendatang.
Jika, harus menggunakan sistem tertutup, maka seluruh tahapan dan proses di KPU akan bermasalah.
“Semua partai politik, bahkan KPU sudah menyiapkan administrasinya dalam konteks sistem proporsional terbuka,” tutupnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Usulan Penghapusan Anggaran Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo Tuai Kontroversi
- Perayaan HUT Gerindra Ke-17 di Jawa Timur Sukses, Tampilkan Kekompakan dan Semangat Kader
- HUT DPC Gerindra Kota Probolinggo, Anggota Dewan Turun Langsung Bagikan Uang Dan Ratusan Nasi Kotak
