Carut marutnya data bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 menjadi persoalan baru di tengah pandemik ini.
- Pimpinan Komisi IV DPR RI Usulkan Revisi Permentan Tentang Pupuk Bersubsidi
- Ning Ita Buka Akses Klinik UMKM MomMi ECCis
- Melalui Aplikasi Pusaka, Kini Daftar Nikah Makin Mudah
Apalagi polemik terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, mulai data ganda dengan DTKS hingga persoalan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, bikin pusing semua pihak hingga para camat.
“Kemampuan untuk menyalurkan BLT Desa paling banter di wilayah Sine hanya 5 persen. Itu pun masih input data penerima sampai sekarang ini,” terang Suharno Camat Sine, Rabu (6/5).
Jika kemampuan desa hanya 5 persen tentu sangat jauh dengan nilai angka maksimal sesuai yang tertera dalam Surat Edaran (SE) Bupati Ngawi tertanggal 4 Mei 2020.
Meskipun satu sisi juga termaktub dalam SE tersebut disebutkan untuk menghindari tumpang tindih bansos dari pemerintah pusat dan lainya seperti PKH, BPNT dan kartu Pra Kerja.
Maka disarankan penganggaran BLT Desa kurang lebih 5 persen terhitung dari pagu Dana Desa (DD).
Di sisi lain juga disebutkan, apabila penerimaan DD kurang dari Rp 800 juta maka alokasi BLT Desa maksimal 25 persen.
Sedangkan bila lebih dari Rp 800 juta nilai maksimal bisa 30 persen, demikian juga bisa 35 persen jika DD lebih dari Rp 1,2 miliar.
Menanggapi persiapan realisasi BLT Desa, Fuad Fahmi Kabid Pemdes DPMD Ngawi mengatakan, untuk saat ini masih dilakukan pendataan sebelum dilakukan validasi maupun verifikasi.
“Saat ini masih dilakukan pendataan dan penerimanya nanti tergantung dari pihak desa itu sendiri namun semuanya itu tetap akan dilakukan pencermatan, validasi hingga verifikasi. Untuk menghindari tumpang tindih dengan bantuan sosial dari pusat disarankan hanya 5 persen dari pagu dana desa (DD-red) sehingga tidak bisa maksimal. Kalau nilai dari BLT Desa tetap Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan,” terang Fuad.
Menyangkut Bansos Tunai dari Kemensos untuk warga Ngawi, sesuai informasi dari Dinsos setempat sejauh ini sudah 9.359 orang sudah mendapatkan transfer dari Kemensos melalui 4 bank yang ditunjuk baik dari BRI, BNI, BTN dan Mandiri. Mereka kategori Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
Pembayaran tunai dari PT Pos Indonesia tercatat ada 28.946 penerima yang akan dicairkan awal pekan depan.
“Sisanya para penerima bantuan tunai ini masih dilakukan input data dan validasi. Dipastikan jika sudah masuk kedalam DTKS warga yang terdata pasti akan mendapat bantuan sosial itu,” kata Budi Priyanto Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsos Ngawi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Di Hadapan Muslimat NU Blitar, Gubernur Khofifah Tekankan Pentingnya Membangun Peradaban Lewat Pendidikan
- Tak Sesuai Visi Misi, Wali Kota Eri Akan Evaluasi Hidayat Syah Jabatan Kadisbudporapor Surabaya
- Heboh, Lansia Griya Werdha Surabaya Lomba Joget Meriahkan HUT ke-78 RI
