Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengajak merekontruksi kebijakan Pemkab Bojonegoro. Salah satunya program memberi bantuan pada BUMDes untuk agribisnis.
- Brigade Bunda Bojonegoro Gerilya hingga Menginap di Rumah Warga Menangkan Khofifah-Emil
- Disambut Antusias 5.500 Emak-Emak Pekerja Di Bojonegoro, Khofifah Dorong Pengembangan MPS Agar Maksimal Serap Tenaga Kerja Perempuan
- Perubahan di Dapil Jatim XII! 3 Petahana Bertahan, Sisanya Wajah Baru
Menurut Bupati Anna, basis ekonomi Desa adalah kegiatan ekonomi bidang pertanian. Demikian, dengan tujuan untuk membangun sinergi dengan petani.
Karena itu, pada 2022 Pemkab Bojonegoro sudah memiliki BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri. Pemkab mendukung setiap program berbasis pedesaan.
Melalui sektor pertanian, diharapkan dapat melalui Bulog langsung maupun lewat BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri.
Hal tersebut disampaikan Bupati Anna dalam acara Pembinaan Pengembangan Usaha BUMDesa di Ruang Partnership Lt. 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (26/8).
“BUMDesa bekerja sama dengan BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri, dan BUMD akan segera MoU dengan Bulog. Maka hari ini, kita rapat diskusi termasuk penataan tata kota acara pelaksanan MoU BUMN, BUMD dan dinas terlaksana dengan baik,” ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Dalam kesempatan sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro masuk 3 besar kabupaten penyumbang produksi padi di Tawa Timur.
Hal ini karena masyarakat Kabupaten Bojonegoro sebagian besar merupakan masyarakat agraris (petani) yang sangat menggantungkan kehidupannya dari pengolahan hasil pertanian.
“Namun tantangan yang dihadapi petani antara lain belum adanya jaminan pembelian hasil panen padi, sehingga penjualan hasil pertanian menjadi kurang optimal pada saat musim panen,” jelas DJoko
DJok Lukito menambahkan, dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa strategi. Yaitu membentuk Perusda atau badan usaha milik daerah bidang pertanian untuk mengoptimalkan tata niaga komoditas beras dan hasil pertanian lainnya.
Selain itu, lanjut DJoko, melaksanakan program petani mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani yang memiliki lima fasilitas. Di antaranya adalah jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUMD dan BUMDesa.
Juga melaksanakan program bantuan keuangan khusus kepada desa untuk penguatan modal BUMDesa sebesar seratus juta per BUMDesa untuk pengembangan usaha agrobisnis.
“Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini, guna membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen antara Pemkab Bojonegoro dengan BUMDesa dalam optimalisasi penyerapan hasil pertanian bekerja sama dengan Bulog juga optimalisasi pelaksanaan program petani mandiri,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Brigade Bunda Bojonegoro Gerilya hingga Menginap di Rumah Warga Menangkan Khofifah-Emil
