Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) didesak untuk melakukan audit lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh usai insiden Lapas Kelas I Tangerang terbakar beberapa waktu lalu.
- Sah! Bahlil Lahadalia Resmi Terima SK Kepengurusan Lengkap Partai Golkar dari Kemenkumham
- Batalkan SK Mutasi 48 Pegawai Rutan-Lapas, Kakanwil Kemenkumham NTT Bakal Dilaporkan ke Inspektorat
- Dugaan Pemalsuan Peci Merek Ameen Dilaporkan ke Kemenkumham
Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR Taufik Basari yang tidak ingin peristiwa yang merenggut 47 nyawa warga binaan itu kembali terulang.
“Kami mendesak agar dilakukan audit terhadap seluruh lapas se-Indonesia," tegas pria yang kerap disapa Tobas itu kepada wartawan, Selasa pagi (14/9).
Audit yang dimaksud menyangkut berbagai fasilitas yang ada di lapas. Mulai dari fasilitas keamanan, keselamatan, termasuk juga instalasi listrik, dan standar opersional yang kerap berhubungan dengan terjadinya kebakaran.
Audit ini juga untuk memastikan jika semua fasilitas yang ada di lapas berjalan dengan baik.
"Sehingga, bisa meminimalisir segala bentuk musibah yang bakal terjadi di lapas dan juga sebagai upaya pencegahan,” imbuhnya.
Ketua DPP Partai Nasdem ini berharap tragedi yang terjadi di Lapas Tangerang merupakan yang terakhir. Meski begitu, dia meminta Menkumham dan Dirjen Lapas bertanggung jawab atas musibah tersebut. Sebab, lapas berada di bawah kewenangan Kemenkumham untuk menjamin seluruh keselamatan warga binaan.
“Kalaupun Menkumham mengelak dengan alasan overload atau kelebihan kapasitas, seharusnya tidak menjadi alasan terjadinya kebakaran. Jika pengawasan dilakukan dengan baik,” tutupnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Politisi Nasdem Ahmad Ali Mangkir Panggilan KPK
- Tandas Yang Menyesatkan
- Menghadapi Potensi Bencana Akibat La Nina: Fraksi NasDem Jatim Dorong Pemprov Proaktif Antisipasi Banjir
