Tren pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) jelang Pemilu Serentak 2024 diprediksi akan meningkat mulai tahun ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengimbau agar ASN untuk tetap netral.
- Kemenpan RB Jadikan Surabaya Percontohan dan Tempat Belajar WBK dan WBBM
- Penuhi Kebutuhan, Gubernur Khofifah Ajukan Pengangkatan 6.141 Guru Honorer Lolos Passing Grade Jadi PPPK ke Kemenpan RB
- Raih Digital Government Award dari Kemenpan-RB, Gubernur Khofifah Tekankan Penguatan Layanan Publik Berbasis Digital yang Efektif
Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kemenpan RB, Damayani Tyastianti menjelaskan, pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya telah memperlihatkan keberpihakan ASN terhadap peserta pemilu adalah karena adanya tekanan atau iming-iming jabatan.
“Karena hubungannya dekat jadi diminta untuk membantu (dengan) imbalan tukar jasa,” ujar Damayani dalam sebuah diskusi dari yang disiarkan ulang pada Rabu (1/2).
Terkait kemungkinan hal tersebut terulang kembali, Damayani menyampaikan imbauan dari Kemenpan RB untuk supaya para ASN tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait netralitas di pemilu.
“Jadi para ASN tidak usah takut kalau tidak memihak nanti khawatir kariernya terganggu. Kami terus membenahi aturan-aturan untuk mendukung profesionalitas ASN,” demikian Damayani diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
