Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang menyatakan bahwa separuh aura Presiden Joko Widodo sudah berpindah ke Prabowo Subianto direspons oleh Partai Demokrat.
- Budi Gunawan Sudah 7 Tahun Jabat Kepala BIN, Wajar Diganti
- Kepala BIN Ajak Kepala Daerah Bersiap Hadapi Ancaman Resesi
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa kurang tepat kalau kontestasi sosok capres dikaitkan dengan aura. Menurutnya, siapapun anak bangsa berhak menjadi calon presiden.
Hak maju sebagai capres, kata Herzaky, tidak harus didukung oleh presiden yang sedang menjabat.
"Karena menurut konstitusi, yang berhak mengajukan capres dan cawapres adalah parpol atau gabungan parpol. Bukan kemauan dari presiden sebelumnya," jelas Herzaky dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/3).
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Dengan demikian, jabatan presiden bukan diwariskan atau diturunkan, melainkan diperebutkan dalam kontestasi yang jujur dan adil sesuai amanah konstitusi.
"Janganlah ada upaya cekal-mencekal, apalagi berupaya merampas parpol yang memajukan capres/cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
