Penyebaran berita atau informasi bohong alias hoaks masih menjadi titik rawan, termasuk pada Pemilu 2024.
- Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR Panggil KPU, Bawaslu, dan DKPP
- Bawaslu Mangkir Dari Panggilan Pansus Pilkada DPRD Jember
- Respon Ali Fauzi Pasca Paslon Madiun Dilaporkan ke Bawaslu Dugaan Politik Uang Pengajian KH Anwar Zahid
Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, saat webinar bertajuk “Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024”, Sabtu (12/8).
“Hoaks atau berita bohong merupakan salah satu variabel titik rawan pada Pemilu,” kata Bagja.
Menurutnya, hoaks di era digitalisasi dewasa ini memang sulit dihindarkan, dan hoaks kali ini merupakan dampak dari Pilpres 2019 yang masih tersisa.
Meski begitu, tambah Bagja, penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu, akan terus mengantisipasi.
“Dampak penyebaran hoaks utamanya polarisasi di masyarakat, sebagaimana terjadi pada Pemilu 2019. Jadi, hoaks dan hate speech masih jadi tantangan,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR Panggil KPU, Bawaslu, dan DKPP
