Viralnya video CCTV dugaan oknum pejabat ASN di lingkungan Pemkab Jombang yang bermesraan di salah satu ruangan dinas setempat yang diunggah oleh akun Sisca S di media sosial mendapat berbagai respon masyarakat.
- Inspektorat Surabaya Telusuri Peserta Zoom Meeting Bersama KPK Gunakan Foto Profil Diduga Artis
- Sambut Idul Adha, Baznas Gresik Bakal Salurkan Ratusan Hewan Kurban
- Anak Surabaya Mengidap Diabetes Melitus Meningkat, Ini Harapan Wali Kota Eri
Salah satunya, Didin A Sholahudin, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jombang. Didin berharap agar kasus ini diusut tuntas oleh pihak berwenang.
Menurutnya, seseorang yang diduga oknum Asn dilingkup Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam video yang tersebar tersebut harus segera memberikan klarifikasi kepada publik.
"Jika benar, wajib mundur! Karena ini adalah institusi pendidikan, yang harusnya memegang nilai etik dan moral dalam bekerja. Jika pemimpinnya saja sudah berperilaku buruk dan amoral, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh pegawai dan bahkan masyarakat luas," kata Gus Didin, sapaan akrabnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (22/8).
Lebih jauh, Gus Didin mengaitkan masalah ini dengan degradasi moral di kalangan siswa di Kota Jombang. Menurutnya, perilaku buruk dari pejabat yang seharusnya menjadi panutan dapat mempengaruhi moralitas generasi muda.
"Ini mungkin salah satu sebab mengapa terjadi degradasi moral siswa di Kota Jombang. Karena pemimpinnya tak bisa memberi teladan baik," tuturnya.
Gus Didin juga menyampaikan rasa prihatin atas respons yang diberikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Jombang, Teguh Narutomo, terkait dugaan video mesra yang melibatkan dua pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang.
Video yang diduga menunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas, tengah bermesraan di kantor dinas, telah menyebar luas dan menimbulkan kegemparan di masyarakat.
Gus Didin menilai, sebagai pemimpin daerah, Pj Bupati seharusnya menunjukkan sikap yang lebih tegas dan menjadi teladan dalam menegakkan kebenaran serta keadilan.
"Pejabat itu harus bisa memberi teladan kebaikan, dan menegakkan kebaikan. Jika ada anak buahnya yang diduga melakukan pelanggaran, harus ditelusuri kebenarannya. Wajib menghukum jika terbukti salah. Jangan abai. Apalagi ini melibatkan pejabat Dinas Pendidikan," tegas Gus Didin.
Menurut Gus Didin, sikap yang ditunjukkan oleh pemangku kebijakan dalam menangani kasus ini sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan peran dan tanggung jawab seorang bupati.
Ia menekankan bahwa tugas seorang bupati bukan hanya mengatur tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi "dirigen" kebaikan dan pengawal keteladanan bagi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Prihatin dengan sikap dan pernyataan Pj Bupati Jombang. Tugas Bupati itu tidak sekadar mengatur tata kelola pemerintahan, tapi menjadi dirigen kebaikan dan pengawal keteladanan bagi seluruh Kepala OPD dan ASN," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
