Pandangan Firli Bahuri itu disampaikan saat dirinya berbincang mengenai pelaksanaan Hari Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, Kamis malam (9/12).
- Ketua KPK Sebut Pimpinan KPK Dipilih Rakyat, Bukan Jokowi
- Jadi Tersangka dan Terancam Hukuman Seumur Hidup, Filrli Bahuri Diminta Mundur dari Ketua KPK
- Kasus Dugaan Pemerasan SYL, Ketua KPK Firli Bahuri Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka
Firli mengurai bahwa untuk mendapatkan pemimpin berkualitas, seharusnya tidak ada lagi pilkada, pileg dan pilpres yang membutuhkan ongkos politik yang mahal, sehingga pemimpin yang terpilih tidak tersandera kepentingan pihak lain.
“Selama ini (syarat untuk menjadi pejabat publik) harus ada popularitas, elektabilitas, kapasitas, lalu isi tas. Sekarang dibalik. Isi tas duluan, baru yang lain-lain,” ujarnya.
“Kita ingin pilkada, pileg, pilpres, nol threshold-nya. Tidak boleh ada. Bukan hanya threshold yang nol persen, biaya politik juga harus nol rupiah,” sambung Firli.
Bagi Rizal Ramli, apa yang disampaikan Firli adalah pernyataan yang cerdas. Menurutnya, threshold 0 persen merupakan awal dari hilangnya praktik korupsi di Indonesia. Sebab, korupsi biasanya terkait dengan aktivitas politik yang berbiaya mahal.
“Mas Firli hebat! Kalau terlaksana, sebagian tugas KPK tercapai (fungsi preventif) karena korupsi terbesar di Indonesia adalah korupsi terkait politik!” tegasnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/12). 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Prabowo Butuh Ekonom Sekaliber Rizal Ramli untuk Melawan Kebijakan Trump
- Ketua KPK Sebut Pimpinan KPK Dipilih Rakyat, Bukan Jokowi
- Rizal Ramli Memang Ancaman bagi Rezim Jokowi
