Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Nahdliyin (PC HPN) Kabupaten Jombang, Gus Abdul Hanan Majdi, menanggapi tentang wacana holding ultra mikro yang tidak pro rakyat dan melemahkan para pelaku UMKM masyarakat.
- Pandemi, ASN Pemkab Probolinggo Dilarang Cuti Dan Mudik
- Soal KTP-El Yang Masih Banyak Difotokopi, Begini Penjelasan Kemendagri
- Tuntut Usut Dugaan Korupsi Gapoktan, Warga Tambakrejo Geruduk Polres Gresik
Hanan Majdi menilai rencana holding ultra mikro yang berjalan saat ini bukanlah holding ultra mikro yang sama seperti dikonsepkan sejak awal. Namun, kerangka holding saat ini hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu Bank BRI
"Ini Akuisisi BRI, bukan Holding ultra mikro seperti yang dikonsepkan sejak awal. Ini malah menyengsarakan rakyat kecil seperti pelaku UMKM dibawah," tegas Gus Hanan, panggilan akrab Ketua HPN Jombang dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (24/6).
Diungkapkan Gus Hanan, dalam prospektus yang dipublikasikan Bank BRI, dalam kerangka holding ultra mikro yang berlaku saat ini hanya tertuju pada proses pengalihan kepemilikan saham PT. Pegadaian dan PNM atau akuisisi kepada bank BRI. Hal ini yang menjelaskan secara tampak sangat menguntungkan Bank BRI, dan bukan memberi manfaat bagi para pelaku UMKM.
Konsep ini sudah berbeda dari awal yaitu awalnya holding ultra mikro untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar BUMN demi memperkuat UMKM. Akan tetapi yang terlihat saat ini, malah untuk kepentingan BRI saja. Ini namanya akuisisi, bukan holding," bebernya.
Gus Hanan menambahkan awal mula konsep holding ultra mikro ini memang didorong untuk mengisi kemampuan agenda pembiayaan yang dimiliki BRI dengan segmen pembiayaan UMKM atau ultra mikro yang dipunyai PT. Pegadaian dan PNM. Dengan ini kemampuan agenda pembiayaan antar BUMN tersebut diyakini akan memberi manfaat bagi perluasan akses dan penguatan UMKM.
Kita yang dibawah mati-matian memperjuangkan pelaku UMKM agar terus bangkit dimasa pandemi. Pemerintah justru membunuh rakyatnya secara perlahan dengan menutup peluang berkembangnya UMKM dengan holding yang tidak jelas ini," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap, pemerintah mengkaji kembali atau membatalkan holding ultra mikro itu dengan Bank BRI. Dimasa pandemi Covid-19, para pelaku UMKM membutuhkan bantuan untuk membangkitkan perekonomian dimasa pandemi dengan asupan atau suntikan permodalan dana yang lebih mudah.
"Kepedulian atas keberlangsungan usaha mikro dan akses pembiayaan yang murah oleh lembaga keuangan milik negara juga swasta, dan ini yang diperjuangkan HPN," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dihadiri 20 Ribu Jama'ah Khotmil Quran dan Gebyar Shalawat di Siak-Riau, Khofifah Ajak Masyarakat Hidup Guyup Rukun
- Pemuda di Jember Ini Cabuli Gadis SMA, Begini Modusnya
- Bupati Gus Muhdlor – Walikota Eri Cahyadi Kolaborasi Percepatan Vaksinasi Aglomerasi Surabaya Raya Menuju Level 1
