Presiden Joko Widodo dipandang gagal mengelola konflik agraria yang terjadi selama lima tahun terakhir. Akibat konflik agraria yang tidak mampu dikelola dan diselesaikan, menyebabkan meluasnya ketimpangan dan ketidakadilan di seluruh tanah air.
- Pembuktian dan Tantangan Tiga Tokoh di Parpol Debutan
- Soal Pernyataan Amien Rais Dukung Prabowo, Partai Ummat: Sifatnya Situasional
- Jokowi Harus Legowo!
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Partai Ummat, menunjukkan dalam lima tahun terakhir telah terjadi 2.288 konflik agraria yang mengakibatkan 1.437 orang mengalami kriminalisasi, 776 orang mengalami penganiayaan, 75 orang tertembak, dan 66 orang tewas.
“Mereka adalah korban ketidakadilan struktural, tetapi pemerintah masih berkilah dan memberikan kesan seolah-olah mereka korban konflik horizontal," kata Ridho, dilansir daru Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/10).
Ridho mengatakan, realita penguasaan tanah saat ini, sebagian besar beeasa di tangan cukong atau korporasi. Padahal, angka rakyat yang hidupnya bergantung pada pertanahan baik itu perkebunan dan pertanian tidak bisa dikatakan sedikit.
“Sebanyak 68 persen tanah yang ada di seluruh Indonesia saat ini dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Sementara itu, di sisi lain, lebih dari 16 juta rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya dari bertani, masing-masing hanya menguasai lahan di bawah setengah hektar,“ jelasnya.
Ridho mengibaratkan cara pemerintah menyelesaikan konflik agraria selama ini tidak ubahnya seperti mengobati kanker stadium lanjut dengan menempelkan koyo pada bagian tubuh yang sakit.
"Untuk menutupi wajah konflik agraria yang sudah pucat-pasi digerogoti kanker ganas, mereka memoleskan lipstik di bibir untuk menyembunyikan kenyataan," tandasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Dinilai Sedang Mengatur Skenario Gibran Capres 2029
- Beda Prabowo-Jokowi, Satunya Tak Pakai Buzzer Satunya Gunakan Buzzer
- Rampungkan Carut Marut Negara Dengan "Selesaikan" Jokowi
