Pengamat pertambangan, Marwan Batubara menyorot Kebijakan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham yang ditolak oleh Serikat pekerja Pertamina
- Pertamina Jamin Distribusi BBM Lancar Selama Mudik Lebaran 2025
- Diperiksa Kejagung, Ahok Ngaku Tidak Tahu Soal BBM Oplosan
- Telan Biaya Rp 3,6 Triliun, Kasus Proyek Digitalisasi Pertamina-Telkom Disorot
Selain menyoroti keuangan Pertamina, Marwan juga mengungkap keuangan PLN. Menurutnya, kedua perusahaan BUMN tersebut jatuh karena diduga akibat politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka pemilihan presiden (Pilpres) 2019, salah satunya melalui kebijakan agar BUMN menanggung dana subsidi.
"Jadi Jokowi itu, supaya terlihat baik di mata publik, maka dia membuat pencitraan supaya BUMN ini menanggung dana subsidi. Kalau memang mau menanggung BBM ini tidak naik ya silahkan saja, tetapi harus ada anggaran di APBN seperti di zaman Pak SBY itu berlangsung." kata Marwan Batubara seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL saat diskusi publik dan webinar yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara, Sabtu (15/8).
Membandingkan dengan era Sby, Marwan menjelaskan, di era Jokowi, pemerintah sudah tertolong dengan harga minyak dunia yang rendah, rata rata berkisar di bawah 40 dolar per barel jika dibandingkan dengan era SBY di tahun 2009-2104 yang rata rata 93 dolar per barel.
Marwan menegaskan, supaya BBM tidak memberatkan masyarakat, maka harus dianggarkan (untuk subsidi) di APBN.
Nah, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Justru dia memaksa BUMN untuk menanggung subsidi itu padahal harga minyak dunia pun sudah turun waktu itu, karena itu, terpaksa keuangan Pertamina bermasalah," kata Marwan.
Menurutnya, BUMN seharusnya menikmati turunnya harga minyak dunia.Marwan mengaku heran karena yang terjadi justru masyarakat harus membayar lebih mahal dan tidak sesuai dengan formula yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
"Saya tidak mengada-ngada, harga minyak di era pemerintah saat itu tinggi, atau di atas 60 dolar per barel, selalu mengacu kepada formula yang diterapkan, apakah itu 3 bulan, apakah 6 bulan dan berakhir setiap bulan Februari, ada rujukannya yaitu Kepmen SDM nomor 62," kata Marwan.
Untuk itulah Marwan mengatakan, pihaknya telah mensomasi (pemerintah). Marwan mengakui dirinya sendiri yang telah mengantar surat somasi ke Istana Negara.
"Supaya harga diturunkan, bahwa konsumen dirugikan, untuk April Mei juni kita membayar Rp 17 triliun lebih mahal. Nah kenapa ini terjadi, karena untuk menolong Pertamina. Dan kita tahu Pertamina itu keuangannya berdarah-darah", tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
- Pembenahan Sepak Bola Indonesia Harus Dilakukan Secara Piramida
- Pelaksanaan Drawing Liga 4 Harus Ulang!
