Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil menyabet penghargaan sebagai provinsi terbaik untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- BMKG Prediksi Banjir Rob Masih Akan Terjadi Hingga 25 Mendatang
- Rayakan HUT ke-35 Arema FC, Wali Kota Sutiaji Bangga Terhadap Prestasi dan Suporter Arema
- Terima Aduan Status Tanah Wonokusumo, Wali Kota Eri Belum Berani Ambil Keputusan
Di bawah Provinsi Jawa Timur, ada dua provinsi lain yang menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik kedua dan ketiga untuk EKPPD 2018. Yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Usai mendapatkan penghargaan bergengsi ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta ada pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov untuk tidak semakin terbuai. Sebaliknya, Khofifah justru meminta ASN Pemprov untuk semakin meningkatkan kinerja.
"Jadi penghargaan yang kita dapatkan bisa menguatkan kita supaya kita bisa bekerja lebih baik dan saya minta teman-teman Pemprov, kepala OPD dan ASN untuk makin meningkatkan kinerjanya," tegas Khofifah.
Khususnya ia ingin agar CETTAR bukan hanya jadi slogan. Melainkan ruh pelayanan yang cepat, efektif efisien, transparan, tanggap dan responsif bisa dikuatkan dan diwujudkan. Selain itu inovasi pelayanan publik yang sudah dipamerkan dan dibuat simposium bisa diimplementasikan di Jawa Timur.
"Otonomi daerah ini berseiring dengan demokratisiasi. Sebagaimana tema otonomi daerah tahun ini agar bisa menigkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan otonomid daerah yang kreatif dan inovatif, ini sama seperti yang sering saya sampaikan, banyak orang hebat banyak orang kuat tapi mereka akan kalah dengan yang kreatif dan inovatif," urai Khofifah.
Sehingga menurutnya perlu semua lini didorong dengan menciptakan suasana dan motivasi untuk tidak cepat puas. Jika ada OPD, daerah, tetangga yang berlari cepat, maka diri sendiri harus berlari jauh lebih cepat.
"ASN harus jadi striker. Kayak sepak bola gitu lho, ada striker, ada bek, ada gelandang. Tetap harus banyak striker supaya bisa menggiring program sampai goal. Sampai mencapai tujuan," kata Khofifah.
Sebab dalam memberikan layanan publik harus mengedepankan kerja keras, kerja keras dan kerja tuntas. Artinya jika ada program juga harus dilakukn hingga tuntas tercapai tujuannya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi daerah yang sudah meraih juara dalam EKPPD 2018 ini.
"Sesuai tema Hari Otonomi Daerah tahun ini, kita ingin bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif," kata Menteri Tjahjo Kumolo.
Ia memuji Jawa Timur yang memiliki banyak inovasi dan kreativitas dalam menyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam hal memberikan layanan publik. Bukan hanya dilihat dari banyaknya penghargaan, melainkan dari keberhasilannya mendorong daerah-daerah di tingkat dua untuk juga berinovasi.
"Sekarang bahkan bukan hanya pemprov nya saja yang dapat penghargaan, tapi juga banyak daerah tingkat dua yang dapat penghargaan, dan mulai beragam," kata Tjahjo.
Seperti Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kota Madiun dan Kota Surabaya yang juga mendapatkan penghargaan EKPPD 2018 dari Kementerian Dalam Negeri.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jelang Nataru, Harga Sejumlah Komoditi di Pasar Gresik Melonjak
- KSAD Bahas Dukungan Fasilitas Penanganan Covid-19, Tiap Rumah Sakit Diberi Ambulance
- KPU Bondowoso Mulai Lipat Surat Suara Pemilu 2024, Segini Honor untuk Tenaga Pelipat
