Wakil Ketua DPW PAN Jatim, Khulaim Junaidi menilai dengan digelarnya regional meeting IV Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jawa Timur, Minggu 27 Agustus 2023 dapat mengukur kekuatan suara. Mengingat kantong-kantong suara kader Muhammadiyah bisa terpetakan.
- DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Berikan Kemudahan Bantuan Modal Bagi UMKM
- Khulaim Bertemu Komunitas Disabilitas, Serap Aspirasi Dan Berikan Santunan
- Hadiri Majelis Dzikirul Ghofilin Jantiko Mantab, Khulaim Janji Lestarikan Wisata Religi di Sidoarjo
Khulaim menyebut selama ini banyak kader-kader Muhammadiyah terlibat dalam politik, ekonomi, hukum, dan akademisi. Maka, regional meeting digelar dalam rangka untuk memaksimalkan kader Muhammadiyah agar melek politik.
Dengan begitu, dapat terlibat langsung memberi suara dalam perhelatan Pilpres 2024.
"Sehingga tidak hanya tau, tetapi benar-benar terlibat langsung karena potensi (suara). Muhamadiyah adalah lembaga terbesar di Indonesia setelah NU. Maka, keterlibatan langsung pada Pilpres maupun Pileg sangat mungkin karena ormas terbesar kedua," ujar Khulaim, Senin 28 Agustus 2023.
Khulaim menerangkan, dengan adanya LHKP, Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah bisa solid. Tak hanya itu saja, hasil survei bisa diketahui untuk membantu perolehan suara bagi capres dan caleg yang dianggap mumpuni.
"Dan menurut survei juga tinggi elektabilitasnya dan juga skala kapasitasnya. Dan bagaimana peluang Muhammadiyah terlibat tidak, dibutuhkan tidak, baik caleg maupun capres yang dibutuhkan," paparnya.
Politisi asal Sidoarjo itu menegaskan, jika suara Muhammadiyah memang dibutuhkan untuk Pemilu 2024, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Muhamadiyah bisa terukur.
Selain itu, kantong -kantong Muhammadiyah bisa terpetakan demi membantu perolehan suara untuk Pileg dan Pilpres berdasarkan by data.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Usai Dikasih Izin Tambang, Dikhawatirkan NU dan Muhammadiyah Tidak Kritis Lagi
